Pengamat Dorong DPRD Makassar Panggil Danny Pomanto Soal Video Viral 15 Camat di Makassar

Ketua DPC Demokrat Adi Rasyid Ali meminta penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulsel bekerja secara profesional terkait kasus video viral 15 camat di Makassar

Pengamat Dorong DPRD Makassar Panggil Danny Pomanto Soal Video Viral 15 Camat di Makassar
Arkam Azikin
Pengamat Politik Unismuh Makassar Arkam Azikin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpian Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, memimpin aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Rabu (27/2/2019).

Dalam orasinya, Wakil Ketua DPRD Makassar itu meminta penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulsel bekerja secara profesional terkait kasus video viral dugaan 15 camat se-Kota Makassar mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Unismuh Makassar Arkam Azikin memberi komentar kepada Tribun Timur, Rabu (27/2/2019).

Berikut ulasan Arkam Azikin terkait aksi itu kepada Tribun.

Tampaknya banyak kelompok masyarakat yang turun aksi hari ini, hingga Ketua Partai Demokrat Adi Rasyid Ali (ARA) juga berikan respon dengan orasi di depan Kantor Bawaslu Sulsel.

Dengan desakan masyarakat yang terus bertambah di Bawaslu Sulsel, sebaiknya ARA sebagai Pimpinan DPRD Makassar bersama pimpinan dewan lainnya serta pimpinan fraksi partai-partai dapat melakukan langkah politik dengan menggelar hak angket (hak bertanya) legislatif kepada pihak eksekutif dalam hal ini Pemkot Makassar.

Hal itu guna mempertanyakan kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di forum resmi DPRD Makassar.

Karena, "peristiwa politis" 15 Camat se-Kota Makassar telah jadi pembahasan pada tingkat mendagri, KASN, KPK.

Dan ARA sebagai Ketua Demokrat Makassar dapat mengajak anggota DPRD PAN, Gerindra, PKS, dan fraksi partai lain agar lebih taktis menyiapkan proses hak angket tersebut, sambil mencermati juga menunggu keputusan Bawaslu Sulsel dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mencermati kejadian ini, mengharapkan seluruh pejabat dan jajaran staf ASN di lingkungan Pemkot Makassar, agar jangan lagi ada yang ingin coba-coba "merancang diri" terlibat politik praktis di pemilihan legislatif dan Pilpres April 2019.

Segenap jajaran ASN Pemkot Makassar tidak wajib patuh kepada pimpinan bila menggiring untuk melanggar Undang-Undang dan aturan lainnya.(tribuntimur.com)

Laporan Wartawan tribuntimur.com @abdul-azis-alimuddin

Baca: Soal Video 15 Camat Bareng SYL, Bawaslu Sulsel Belum Temukan Indikasi Pelanggaran

Penulis: Abdul Azis
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved