Blunder Selama Debat Kedua Pilpres 2019, Jokowi Disebut Punya Data Keliru, Prabowo 'Gagap' Unicorn

Blunder Joko Widodo dan Prabowo Subianto selama Debat Kedua Pilpres 2019

TRIBUN-TIMUR.COM-Dua Calon Presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dinilai sama-sama memiliki blunder selama Debat Capres 2019, Minggu (17/2/2019).

Debat Kedua Pilpres 2019 membahas Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

Dalam bahasan lingkungan hidup, Capres nomor urut 01 Joko Widodo dinilai memiliki dua blunder, yakni terkait penanganan kebakaran hutan dan konflik karena pembangunan infrastruktur.

Dalam soal penanganan pembalakan liar misalnya, Jokowi menyatakan bahwa 11 perusahaan telah diberi sanksi denda sebesar total 18,3 triliun.

Sementara dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi mengklaim bahwa pembangunan itu tak menimbulkan konflik.

Baca: Pendukung Jokowi & Prabowo Perang Tagar di Dunia Maya #JokowiBohongLagi & #02GagapUnicorn Bersaing

Baca: Jokowi Singgung Unicorn dalam Debat, Apa itu hingga Bikin Prabowo Takut Uang Lari ke Luar Negeri?

Baca: Presiden Jokowi Bahas Palapa Ring di Depan Prabowo di Debat Pilpres 2019, Hubungannya dengan Unicorn

Jokowi Sampaikan Data Keliru

Sayangnya, data Jokowi dalam dua hal itu kurang tepat.  Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah mengungkapkan, kenyataan di lapangan berlawanan dengan klaim Jokowi.

Pembangunan infrastruktur menyisakan banyak konflik. Salah satu yang disebutnya adalah program liustrim 35.000 MW yang salah satunya dibangun di Batang, Jawa Tengah.

"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat,"katanya.

Kasus PLTU Batang berujung pada gugatan masyarakat di pengadilan. Hingga 2016, 71 orang menolak pindah karena pembangunan itu.

Namun, akhirnya semua dipindahpaksakan. Konflik itu belum terselesaikan.

Sementara itu peneliti Auriga Iqbal Damanik mengungkapkan, tahun 2017 pembangunan infrastruktur sebenarnya menempati urutan ketiga sebagai penyebab konflik agraria, yaitu sebanyak 94 konflik.

Sementara, selama tahun 2018, terjadi sebanyak 16 konflik akibat poembangunan infrastruktur.

Baca: Bus Pengangkut Karyawan PT Vale Indonesia Terbalik di Luwu Timur, Satu Meninggal

Baca: Masih Ada Waktu Pendaftaran dan Finalisasi SNMPTN 2019, Perhatikan Waktu Login Sesuai NISN Kamu!

Klaim Jokowi bahwa pemerintahannya telah tegas dalam penindak pembalakan liar juga masih kurang tepat.