Apa Solusinya? Ratusan Jenderal dan Kolonel TNI Tanpa Jabatan Cuma Ikut Apel & Reaksi Jubir TNI

TRIBUN-TIMUR.COM - TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah sedang memikirkan solusi bagi banyaknya perwira tinggi TNI yang tidak punya jabatan.

Banyak jenderal dan kolonel di lingkup TNI saat ini tidak memegang jabatan sehingga muncul wacana mengkaryakan mereka di lembaga sipil.

Tapi usul ini menuai pro dan kontra.

Terutama kekhawatiran militer kembali ke pentas politik praktis. 

Baca: TERPOPULER: Ustaz Maulana Tak Bisa Jawab saat Istri Larang Nikah Jelang Wafat, Permintaan Terakhir

Baca: Panduan Resmi Daftar PPPK di sscasn.bkn.go.id & https://ssp3k.bkn.go.id Ini Persyaratan dan Dokumen

Baca: Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Manchester United & Liverpool Lawan Mudah? Big Match City vs Chelsea

Jumlah perwira TNI yang berpangkat jenderal maupun kolonel jumlahnya mencapai ratusan.

Mereka kini tak memegang jabatan apapun dan tetap berkantor.

Akibatnya, para jenderal dan kolonel ini berkantor hanya untuk mengikuti apel harian.

Mereka tanpa beban dan tanggung jawab pekerjaan.

Itulah aktivitas mereka setiap harinya.

Berdasarkan kondisi ini, pemerintah berwacana membuka puluhan jabatan baru untuk menampung para perwira ini, termasuk di lembaga sipil.

Namun usul itu memicu polemik soal kembali terjadinya dwifungsi militer era Orde Baru serta anggaran negara yang keluar sia-sia untuk gaji perwira tinggi yang tak memegang jabatan tersebut.

Anggota Komisi I DPR, Mohamad Arwani Thomafi, menyebut persoalan kelebihan perwira harus diselesaikan di dalam internal TNI.

Menurutnya kondisi ini tak bisa menjadi alasan pembenar agar militer berbondong-bondong keluar barak dan kembali bekerja di ranah sipil.

"Ada jabatan yang terbatas, itu kami pahami, tapi tidak perlu revisi undang-undang untuk memperbolehkan TNI duduk di jabatan sipil," ujar Arwani, Rabu (6/2/2018), dilansir BBC Indonesia.

"Langkah seperti itu akan jadi perdebatan di masyarakat dan TNIakan mundur ke belakang."