Enam Arahan Presiden Untuk BPBD Sulsel Menghadapi Bencana

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019 di Jatim Expo, Surabaya (2/2/2019) Kemarin.

Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya, termasuk dari Sulawesi Selatan hadir dalam acara itu.

Rakornas dibuka Presiden RI Joko Widodo.

Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki untuk mengantisipasi bencana.

"Ada enam hal yang disampaikan dalam arahan pak Presiden dalam rapat koordinasi tersebut" kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulsel, Syamsibar kepada Tribun, Minggu (03/02/2019).

Pertama, setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan.

Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah.

Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.

Kedua, pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif.

Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana.

Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain.

Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.