Polisi Dalami Dugaan Fee 5 Persen DAK Sekolah 2018 di Parepare

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE- Kepolisian Resort (Polres) Parepare tengah mendalami dugaan korupsi terhadap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018).

Anggaran untuk rehab dan pembangunan gedung sekolah ini diduga dipungut fee 5 persen dari anggaran yang dikucurkan di belasan sekolah.

Baca: BPJS Belum Bayar Klaim Jasa Medik RSUD Andi Makkasau Parepare Rp 24 Miliar

Baca: Peduli Korban Banjir, PMII Barru Galang Dana di Tugu Payung

"Kita masih sementara mendalami,"terang Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Abdul Haris Nicolaus, Minggu (27/1/2019).

Haris pun membenarkan jika pihaknya sudah memeriksa belasan kepala sekolah dalam kasus ini."Kita sudah periksa sejumlah kepala sekolah,"jelas mantan Kasat Reskrim Enrekang ini.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare membantah adanya pungutan berupa 5 persen dalam realisasi DAK 2018 ini.

Baca: Kementerian Kelautan Bentuk Satgas Penyaluran Bantuan di Maros

Baca: Nelayan Desa Sailus Pangkep yang Dikabarkan Hilang Kini Telah Ditemukan

"Pungutan-pungutan itu tidak ada," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Arifuddin Idris.

Arifuddin pun mengaku tuduhan pungutan ini lucu karena disampaikan oleh salah satu Kepsek, Ismoyo.

"Tanya maki ini pak Ismoyo adakah dipungut. Kan orang lain na sebut dilakukan pungutan. Disini saya heran," tambah Dia.

Baca: Himaprodi PBSI UNM Siap Mengabdi di Desa Lalabata Barru

Adapun sekolah yang mendapatkan alokasi bantuan DAK 2018 yakni SD 37,43, 23, 28, 50, 88, 75 dan SDT Bina Insani berupapembangunan Ruang Kelas Baru atau RKB.

Sementara itu, SDN 30, 31, 37,52, 47, 16, 35, SMP 6, 12, SMP Guppi dan SKB berupa rehabilitasi ruang belajar. Sedangkan pembangunan dan rehab jamban yakni SDN 4, 42, 2, 79, 84 dan 24.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami: 

Follow juga akun instagram official Kami: