Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNPB, Doni Monardo Janji Prioritaskan Pemulihan Palu
Doni berjanji menjaga amanat bidang penanggulangan bencana itu dan segera mempersiapkan maksimal tugas-tugas pokoknya sebagai pengganti Laksamana Muda
Penulis: abdul humul faaiz | Editor: Thamzil Thahir
lihat foto
TRIBUN-TIMUR, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), Rabu (9/1/2019), di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sejatinya pelantikan ini digelar Rabu (2/1/2019) pekan lalu. Kala itu, penundaan dengan alasan presiden sibuk dan sudah ada agenda lawatan ke lokasi bencana tsunami di Lampung
Pelantikan tertunda ini sekaligus meredam spekulasi politik. Mantan Komandan Jenderal pasukan elite TNI, Kopasus dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) era SBY dan awal Jokowi oleh politisi disebut, belum dapat restu dari elite parpol pengusung Jokow-Ma’ruf di Pilpres.
Baca: Ingin Jadi Pengusaha Sukses, Korban Gempa Palu Ini Bertekad Sekolah Lagi
Usai pelantikan, Doni menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan negara melalui presiden.
Doni berjanji menjaga amanat bidang penanggulangan bencana itu dan segera mempersiapkan maksimal tugas-tugas pokoknya sebagai pengganti Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei.
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BNBP, jenderal bintang tiga kelahiran Cimahi, Jawa Barat ini menjabat sebagai Wantanas sejak sembilan bulan lalu.
Doni berjanji memprioritaskan penanganan dan pemulihan dampak 3 bencana besar di Tanah Air, yang terjadi beruntun sejak setengah tahun terakhir, gempa di Lombok, gempa tektonik, tsunami dan likuefaksi di Teluk Palu, dan terakhir tsunami di Selat Sunda.
"Menyelesaikan beberapa wilayah yang telah mengalami bencana baik di Lombok, Palu dan terakhir di Banten dan juga di Lampung," tambahnya.
Dari tiga bencana alam ini, tak satupun yang ditetapkan dengan status Bencana Nasional. Namun, penanganan bencana ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Beberapa jam usai pelantikan, dia langsung rapat bersama pejabat teras BNPB. Dia mengaku menerima briefing dari seluruh pejabat di BNPB, memetakan prioritas masalah, sebelum mengambil rangkaian keputusan strategis.
Doni juga mengisyaratkan akan berkunjung ke lokasi terpapar bencana di Tanah Air, untuk melihat progres penangan pasca dan masa pemulihan bencana.
Sebelumnya, melalui Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, otoritas penanganan bencana ini menghitung dampak kerugian pascaencana di Palu, mencapai Rp 15,29 triliun.
Sutopo memaparkan, sebanyak Rp 7,6 triliun atau 50 persen kerugian berasal dari Palu. Di Donggala, kerugian yang diderita mencapai Rp 2,1 triliun atau 13,8 persen. Kerugian di Sigi sebesar 4,9 triliun atau 32,1 persen. Di Parigi Moutong, kerugian mencapai Rp 631 miliar atau setara 4,1 persen.
Data dari pemerintah, dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini meliputi lima sektor pembangunan yaitu kerugian dan kerusakan di sektor permukiman Rp 7,95 triliun.
Sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 triliun, sektor sosial Rp 3,13 tiliun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar.
Dampak itu terhitung awal November 2018 lalu.
Angka itu adalah rincian dari kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai Rp 1,99 triliun dan kerusakan mencapai Rp 11,83 triliun.
Setelah, masa tanggap darurat bencana di Provinsi Sulawesi Tengah berakhir, maka diputuskan penetapan status transisi darurat ke pemulihan gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 60 hari terhitung mulai tanggal 27/10/2018 hingga 25/12/2018.
Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifkasi di Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.466/425/BPBD/2018 pada 25/10/2018," kata Sutopo.
Baca: Kapal Penumpang Sumber Raya 03 Kecelakaan di Perairan Banggai, Basarnas Palu Turunkan Tim
