Cegah Perkawinan, DPRD Maros Bahas Ranperda Sistim Perlindungan Anak

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Institut of Comunity Justice (ICJ) telah melakukan survei perkawinan anak di Maros. Hasilnya, kasus perkawinan anak masih marak, baik di desa maupun kota.

Hal tersebut terbukti, saat dilakukan penelitian di wilayah Maros. Sebanyak 75 persen responden mengetahui adanya praktek perkawinan anak di wilayahnya

"Dari kurang lebih 500 kuesioner yang diedarkan sekitar 375 orang, mengatakan korban perkawinan anak adalah perempuan," katanya, Selasa (8/1/2019).

Baca: Amankan Pasanganmu dari Orang Ketiga, Begini Cara Sadap WhatsApp Cowokmu

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koalisi Pencegahan Perkawinan Anak atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan Pemkab Maros, di Hotel Grand Town Mandai.

Sementara terkait dengan penyebab 75 persen, adanya faktor ekonomi.

Menurut responden, yang paling bertangung jawab untuk persoalan perkawinan anak adalah orangtua.

Banyak anak yang menjadi korban perkawinan anak karena kemauan orangtuanya.

Baca: Perkawinan Anak Marak, ICJ AIPJ2 dan Pemkab Maros Gelar Diskusi

"Orangtua telah melakukan praktik koruptif dengan menaikkan usia anak sehingga dapat dilakukan pernikahan," katany.

Ketua DPRD Maros Chaidir Syam mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemkab untuk pencegahan pernikahan anak.

DPRD telah melahirkan Perda nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

Hal itu sebagai Perda inisiatif dan sementara mengajukan Ranperda Sistem Perlindungan Anak tahun 2019.

"DPRD mendukung segala upaya untuk pencegahan pernikahan anak. Kami meminta semua pihak untuk bersama-sama pencegahan pernikahan anak di Maros," kata Chaidir.(*)

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com