Sekprov Sulbar: Ke Depan, Tidak Ada Lagi Status Pegawai PTT

selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, telah mengalami kelebihan tenaga PTT yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja

Sekprov Sulbar: Ke Depan, Tidak Ada Lagi Status Pegawai PTT
Nurhadi/TribunSulbar.com
Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris DP (tengah) bersama seluruh jajaran Forkopimda memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mapolda Sulbar, Kamis (3/1/2018 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris DP mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu melakukan perampingan atau rasionalisasi tenaga kontrak atau Pegawai Tidak Tetap atau PTT.

Menurut Idris, selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, telah mengalami kelebihan tenaga PTT yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja yang ada di lingkup pemerintah provinsi.

"Tenaga Tenaga kontrak di lingkup pemerintah Provinsi Sulbar ada sekitar 4500 orang, saya pendatang baru, analisis kerja yang saya lakukan adalah beban kerja dan siapa yang melakukan pekerjaan. Kalau saya liat jumlahnya, seharus pekerjaan tidak seperti ini. Sehingga tidak mungkin saya mengeluarkan perintah tampa alasan,"kata Idris kepada wartawan di Mamuju, Jumat (4/1/2019).

Baca: Kronologi Brigpol Dewi Dipecat Kirim Foto Tanpa Busana ke Pacar, Jangan Kaget Tahu Sosok Kekasihnya

Baca: Hasil & Cuplikan Gol Manchester City vs Liverpool, Tamu Akhirnya Kalah Ini Klasemen Liga Inggris

Baca: Malam Ini, Mamuju Diselimuti Awan Tebal dan Berpotensi Hujan Lokal

"Saya katakan, kalau kita mau berbuat baik harus berbuat baik pada ketentuannya. Sekarang saya sampaikan bahwa 4500 orang PTT inu, hanya sekitar 20 persen yang bekerja maksimal. Inilah yang saya katakan, ini bisa-bisa jadi tsunami ini bagi pemerintah,"ujarnya.

Apalagi, lanjut Idris, pemerintah daerah akan menjemput kebijakan baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

"Jadi tidak ada lagi PTT ke depan di semua daerah, kalau masih ada PTT setelah realisasi kebijakan ini maka daerah telah melanggar undang-undang yang implikasinya pada anggaran nasional. Jadi tolong disampaikan ini dengan baik. Jangan sampai PTT beranggapan Sekda baru seenaknya keluarkan aturan,"ujarnya.

Ia mengatakan, pihak pemerintah ingin memperingati dari awal kepada PTT bahwa ke depan akan dilakukan seleksi, PTT yang masih layak menjadi PPPK itu juga akan terseleksi dengan adanya kebijakan tersebut.

"Jadi apa yang saya sampaikai sebelumnya itu karena adanya regulasi yang sudah diundangkan, tolong PTT yang kurang lebih 4500 itu untuk siap-siap berkompetisi karena tidak akan ada lagi pegawai yang statusnya PTT ke depan,"tuturnya.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

(*)
Penulis: Nurhadi
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved