Raker APBD 2019, Pemprov Sulsel Libatkan Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel

Pada kegiatan Rapat Kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.

Raker APBD 2019, Pemprov Sulsel Libatkan Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel
dok humas Pemprov Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (2/1/2019). 

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (2/1).

Pada kegiatan Rapat Kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.

"Jadi inikan di awal tahun kita berharap kita akan kita akan mengawali dengan hal yang baik. Kita hadir di sini, saya Pak Wagub, Kapolda, ini dalam rangka mengawali program 2019," kata Nurdin Abdullah.

Baca: Gubernur Nurdin Abdullah Sebut Pak Ogah Biang Macet di Kota Makassar

Baca: Konsumsi Tertinggi BBM Selama Natal dan Tahun Baru 2019 Terjadi Tanggal 22 Desember

Dari pihak kepolisian, Kapolda diwakili oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Risyapudin Nursin dan dari pihak kejaksaan, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Tarmizi memberikan materi.

"Pak Kapolda saya juga minta supaya bisa lebih tegas apa yang tidak boleh. Juga seperti itu kita minta untuk mengawali ini. Jadi mudah-mudahan saja kita bekerja tanpa tekanan, kita juga menerima hak kita dengan baik dengan sepenuhnya," sebut NA.

Lanjut NA, dalam raker ini juga menjawab berbagai pertanyaan yang ada di birokrasi Pemprov Sulsel, seperti termasuk pemotongan uang jalan dan transparansi anggaran.

Serta bagaimana agar bekerja tanpa tekanan. Gubernur juga meyakinkan kepada semua elemen birokrat yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa dalam soal kedinasan tidak ada yang namanya hubunga saudara, sepupu, ipat dan anak.

"Tidak ada anaknya Gubernur, soal kedinasan. Kita harus sampaikan, ini supaya jangan ada tiba-tiba mengaku saya disuruh Pak Gubernur urusan ini, urusan itu, ini nggak ada, kita kerja profesional itu yang kita sampaikan," ujarnya. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved