Sekprov Sulbar: Sebagian Politisi Sulbar Kurang Sensitif Terhadap Kebutuhan Publik

Hal tersebut membuat Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris DP, merasa sangat prihatin terhadap kondisi tersebut.

Sekprov Sulbar: Sebagian Politisi Sulbar Kurang Sensitif Terhadap Kebutuhan Publik
Nurhadi/TribunSulbar.com
Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, menunjukkan dalam sepuluh tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, tidak pernah melahirkan produk hukum atau perda inisiatif.

Hal tersebut membuat Sekertaris Provinsi atau Sekprov Sulbar, Dr Muhammad Idris DP, merasa sangat prihatin terhadap kondisi tersebut.

Menurut Idris, ke depan seharusnya DPRD Sulbar lebih banyak bicara substansi, misalnya memperbaiki fungsi legislasi, sebab, kata dia, semakin baik fungsi legislasi semakin bagus indek demokrasi suatu daerah.

Baca: Pembangunan RTH Kawasan Masjid Agung Belopa Habiskan Biaya Rp 520 Juta

Baca: Di Kota Layak Anak, Anak-anak Ternyata Ikut Mengantre di Kantor Disdukcapil Makassar

Baca: Gagal Panen Akibat Banjir, Petani Belakang Grand Mal Harap Bupati Beri Solusi

"Tapi saya memang melihat saat ini kita terkendala dari segi kuantitas, atau jangan-jangan kualitas juga kurang,"kata Idris kepada wartawan usai membukan diskusi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, di Hotel Matos Mamuju, Senin (17/12/2018).

Kata Idris, seharus DPRD tidak kehilangan inisiatif, utamanya dalam melahirkan produk hukum yang berkaitan dengan pekembangann ekonomi masyarakat.

"Karena bagi saya semakin miskin inisiatif, akan semakin mandul kita dalam bekerja (dalam tanda kutif) dan tentu akan semakin tidak produktif,"ujarnya.

Seharusnya, lanjut mantan Kepala LAN Makassar itu, jika eksekutif lambat merespon hal-hal yang baru berkaitan dengan kebutuhan publik, seharusnya inisiatif the parlemen harus muncul.

"Nah inisiatif parlemen bisa muncul, pertama kalau personaliti perlemen diisi oleh orang - orang sensitifitas politik sosialnya tinggi. Karena tidak mungkin inisiatif muncul kalau tidak sensitif,"kata dia.

Idris mengakui, sebagian yang mengisi parlemen di Sulawesi Barat, kurang sensitif terhadap kebutuhan publik. "Jadi bukan sensitif tidak punya kapasitas. Tapi tidak sensitif dalam konteks kebutuhan publik,"ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved