Anggota DPRD Sulsel Dinilai Berlebihan Mengeritik TP2D, Haeruddin: Biarkan Mereka Kerja Dulu

Polemik kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel berbuntut panjang.

Anggota DPRD Sulsel Dinilai Berlebihan Mengeritik TP2D, Haeruddin: Biarkan Mereka Kerja Dulu
dok.tribun
FORDOS VS TP2D - Forum Dosen foto bareng Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) usai diskusi di Redaksi Tribun Timur, Makassar, Selasa (6/11/2018) sore. Mereka adalah, (duduk/dari kanan): Koordinator Forum Dosen Dr Adi Suryadi Culla, Prof Dr Qasim Mathar, Prof Dr Marwan Mas, Prof Dr Abd Muin Fahmal, Prof Dr Ma'ruf Hafidz, Koordinator TP2D Prof Dr Yusran Yusuf, Dr Aswar Hasan, serta (beriri/dari kanan): Dr M Yahya Mustafa, Andi Lukman Irwan MSi, Bidang Kreatif TP2D Andrew M, Ambudsman Sulsel Muslimin B Putra, Arqam Azikin, Dr Amir Muhiddin, Dr Jayadi Nas, Sawedi Muhammad MSc, Dr Naidah Naing, Bidang Kreatif TP2D Nikita Andi Lolo, Bidang Kreatif TP2D Janice Widjaja, Bidang Hukum TP2D Dr Zulkifli Aspan, dan Bidang Kreatif TP2D Zulham Arief. 

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polemik kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel berbuntut panjang.

DPRD Sulsel yang dinilai berlebihan mengeritik TP2D melalui media, dianggap berlebihan.

Mantan  Jubir Prof Andalan, Haeruddin Nurman mengatakan bahwa TP2D Sulsel baru saja dilantik oleh Gubernur Sulsel, aneh jika baru sebulan kerja langsung di olok-olok mengenai apa yang mereka kerja.

Baca: KPU Bulukumba Masifkan Sosialisasi Pemilu di Kalangan Pemilih Muda

Baca: TP4D Kejari Tator Pantau Proyek Jalan Rp 11 Miliar di Pango-pango

Baca: Persib Bandung vs PSMS Medan: Larangan Maung Bandung Hingga Pesan Tegas Mario Gomez, Kalahkan PSM?

"Aduh, orang belum kerja sudah ditagih. Harusnya biarkan mereka kerja dulu toh kalau dalam setahun belum ada perubahan yaa baru kita ributkan. Toh kalau sekarang terlalu dini bagi saya," katanya, Kamis (8/11/2018)

Menurutnya tugas dan fungsi TP2D ini sangat suci dan mulia, pasalnya ia akan menyempurnakan program-program yang dijanjikan Gubernur saat kampanye.

Keberadaan TP2D ini sah diangkat berdasarkan SK Gubernur, tugas dan fungsi yaitu membantu gubernur dalam melakukan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan program agar sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur propinsi Sulawesi Selatan.

Baca: AGH Ambo Dalle Haul Ke-22 Hari Ini, Dipastikan Belum Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini, Tunggu 2019

Baca: Tutut Soeharto Pamer Foto Masa Lalu Prabowo dengan Lady Diana, Panggilan Bikin Salfok, Nggak Nyangka

"TP2D tentu akan banyak berkoordinasi dengan Organisisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu tentu wajar wajar saja, pertanyaannya mengapa ada yang gelisah dengan hal tersebut, ada apa ?," tegas Elu.

Sebelumnya legislator Golkar DPRD Sulsel Kadir Halid mengritik keras bahkan nengancam akan mengajukan hak interplasi Nurdin Abdullah karena membentuk TP2D.(*)

Penulis: Saldy
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved