Pemilu 2019

Tak Selamanya Jadi Calon Legislator Menggiurkan, Bukti Berikut Ini Bikin Geleng-geleng

Delapan partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) tak sepenuhnya mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg).

Tak Selamanya Jadi Calon Legislator Menggiurkan, Bukti Berikut Ini Bikin Geleng-geleng
st hamdana/tribunwajo.com
Ruang pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Kantor KPU Wajo, Jl Bau Mahmud, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Delapan partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) tak sepenuhnya mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) di 24 kabupaten/ kota se-Sulsel. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) paling banyak. Dari 24 kabupaten/ kota se-Sulsel, PKPI tak ikut serta di 14 daerah. Partai ini hanya mendaftarkan bacaleg di 10 kabupaten/ kota. Meski dibeberapa daerah, tak sepenuhnya memenuhi kuota.

Disusul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda yang masing-masing absen di empat daerah serta Partai Bulan Bintang (PBB) di tiga kabupaten/ kota. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing di dua daerah. Sedangkan Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Berkarya, masing-masing jadi ‘penonton’ di satu daerah.

Misalnya di Kabupaten Maros. “Ada 14 parpol sudah mendaftar dan hanya dua parpol yang tidak datang mendaftar yakni PSI dan PKPI. Setelah ditelusuri, memang partai itu belum ada di Maros,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros Syamsu Rizal.

Ketua KPU Barru, Syarifuddin H Ukkas, menyebut, hanya 14 parpol resmi mendaftarkan bacalegnya. Dua parpol yang tidak mendaftarkan bacaleg di KPU Barru yakni PKPI dan Garuda. “Kalau Partai Garuda itu terlambat atau sudah tutup baru datang, sementara di PKPI memang kekurangan caleg dan ketuanya juga pergi dari partainya jadi dia tidak mendaftar,” katanya.

PKPI juga kesulitan mendapatkan caleg di Parepare. “Mereka menyampaikan permintaan maaf tidak bisa ikut Pileg 2019. PKPI mengaku kesulitan mencari bacaleg sehingga terpaksa mengundurkan diri,” jelas Komisioner KPU Parepare Divisi Hukum, Hasruddin. Baca selengkapnya di edisi cetak Tribun Timur, Sabtu (21/07/2018).(*)

Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved