Lahan CPI Disoal DPRD Sulsel, Begini Jawaban Plt Gubernur

Toto hanya menjawab masalah lahan yang belum diserahkan dari pengembang reklamasi Pantai Barat Kota Makassar.

Lahan CPI Disoal DPRD Sulsel, Begini Jawaban Plt Gubernur
abdiwan/tribuntimur.com
Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina membacakan jawaban Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2017 di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Kamis (7/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina membacakan jawaban Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2017 di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Kamis (7/6/2018).

Toto, sapaan Tautoto Tanaranggina, hanya menjawab masalah lahan yang belum diserahkan dari pengembang reklamasi Pantai Barat Kota Makassar.

Ia menjelaskan, 12,11 hektar (ha) di atas lahan Wisma Negara dan Masjid 99 Kubau, jalan dan jembatan sudah memiliki sertifikat dengan nomor 20011 tertanggal 1 Agustus 2014 dengan luas 121.149 meter persegi.

"Terjadinya adendum kedua atas perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta karena terjadi hambatan dalam proses reklamasi," katanya.

Baca: Golkar Usul Hak Angket, Demokrat Tanyakan Lahan CPI

Sehingga, perpanjangan pelaksanaan reklamasi oleh pihak kedua PT Yasmin Bumi Asri dari 1.700 menjadi 3.080 hari atau sampai 2 Januari 2022.

Berdasarkan temuan BPK, lahan yang dijanjikan yang lebih dari 50 hektar namun kenyataannya, 38 hektar.

Toto menjelaskan, lahan reklamasi seluas 50,47 Ha tetap diterima Pemprov Sulsel dengan rincian: 35,98 Ha telah diserahkan pada tanggal 5 April 2018 melalui berita acara penyelesaian pekerjaan hasil rekamlasi CoI.

Baca: Bro Rivai: Pemerintah Harus Cermati Keamanan Lingkungan Reklamasi CPI

1,90 Ha pada area jalan masuk akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2018.

0,48 Ha pada area jembatan akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

12,11 Ha sebagai lahan pengganti akan diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanggal 2 September 2020. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help