Ramadan 1439 H

Anggaran THR dan Gaji 13 PNS Pemprov Sulbar Capai Rp 43.6 Miliar, Bagaimana Honorer?

"Anggaran untuk membayarkan THR sudan disiapkan, kita sudah memperkirakan perhitungan anggarannya, Insya Allah anggaran kita cukup," kata Ali

Anggaran THR dan Gaji 13 PNS Pemprov Sulbar Capai Rp 43.6 Miliar, Bagaimana Honorer?
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi rupiah 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, Pensiunan dan Gaji ke-13 PNS Pemprov Sulawesi Barat, cukup fantastis dan akan segera dibayarkan dalam waktu dekat ini.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat ditemui di rumah jabatannya, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, belum lama ini, memastikan anggaran THR tersebut disiapkan berdasarkan nilai kebutuhan.

"Anggaran untuk membayarkan THR sudan disiapkan, kita sudah memperkirakan perhitungan anggarannya, Insya Allah anggaran kita cukup," kata Ali Baal kepada sejumlah wartawan.

Ali Baal mengatakan, khusus untuk tahun ini, Pemprov Sulbar menyiapkan anggaran THR sebanyak Rp 21 miliar dan gaji 13 bagi 5.674 ASN sebanyak Rp 22.6 miliar.

Tahun sebelumnya, Pemprov Sulbar menganggarkan gaji 14 (istilah THR pada 2017) Rp 17,7 miliar untuk 5.671 ASN. Sedangkan gaji 13 sebesar Rp 22.6 miliar.

"Itulah yang akan menerima THR tahun ini, diluar Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD Sulbar. Berbeda tahun ini, jumlah ASN per April 2018 sebanyak 5.618 orang,"kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Amujib, yang dihubungi terpisah.

Namun, seperti apa nasib para honorer yang bekerja di lingkup Pemprov Sulbar, sepertinya mereka hanya akan gigit jari melihat para PNS menikmati THR dan Gaji ke-13?, Kepala BKD Sulbar Amujib saat dikonfirmasi mengaku belum merekap seluruh data terakhir tenaga kontrak tahun ini.

Sebab, masing-masing OPD belum melaporkan jumlah tenaga kontrak. Begitupun soal THR bagi tenaga honorer ini, pun diatur di OPD masing-masing.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2016 tercatat sekira 500 PTT pada OPD BKD Sulbar. Sedang di Dinas Kehutanan Sulbar sebanyak 233 orang. Jumlah ini belum termasuk data PTT dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bidang Anggaran BPKPD Sulbar Darwis Damir memastikan tenaga honorer atau non PNS tidak akan mendapatkan THR dari pemerintah.

"Tidak ada regulasinya untuk menganggarkan itu, dan kita hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,"kata Darwis.

Ditanya soal keterlambatan pembayaran gaji tenaga honoret,Darwis menjelaskan itu bisa jadi disebabkan atas respon OPD yang lambat memasukkan permintaan.

"Jadi kita hanya mencairkan sesuai permintaan OPD masing-masing,"tuturnya. (*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help