Muncul Isu E-KTP yang Tercecer di Bogor Dibuat di Beijing, Begini Tanggapan Kemendagri
Adapun KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing. Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali
TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Dalam Negeri menepis berbagai informasi bohong atau hoaks terkait peristiwa tercecernya KTP elektronik di Jalan Raya Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2018).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menepis informasi akun Twitter @hulk_idn yang menyatakan ada KTP elektronik nasional yang dibuat di Beijing, China, hingga akhir Mei tahun ini.
Adapun KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing. Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali, 1.900 likes, dan 190 komentar.
"Untuk inilah yang perlu disikapi. Ada di Twitter seperti, 'Sedang dibuat KTP di Beijing, China, paling lambat akhir Mei tahun ini dan terbukti 26 Mei 2018 banyak KTP data asing yang berceceran'. Itu tidak benar," kata Zudan dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Ia juga membantah foto yang menampilkan gudang besar berisi KTP elektronik merupakan bagian dari pabrik produksi dan penyimpanan KTP elektronik palsu.
Gudang tersebut murni untuk penyimpanan barang inventaris Kemendagri, termasuk KTP elektronik yang sudah invalid atau rusak.
Sejumlah kardus yang ditumpuk tak semuanya berisi e-KTP, melainkan dokumen kertas milik Kemendagri. E-KTP hanya sebagian kecil barang yang disimpan di gudang tersebut
"Ini adalah gudang resmi Kemendagri di (Kabupaten) Semplak. Bukan menyembunyikan KTP elektronik, itu adalah hoaks. Gudang itu benar dan tidak ada KTP palsu," kata Zudan.
Kemendagri memastikan seluruh e-KTP yang tersimpan di gudang adalah asli, namun rusak atau invalid.
Komisi II Minta Diselidiki
Pimpinan Komisi II DPR RI akan memanggil Mendagri pasca adanya kejadian tercecernya KTP-el di Jalan Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Komisi II DPR RI mempertanyakan soal pemotongan KTP-el rusak yang baru dilakukan sejak hari ini. Padahal, berdasarkan data, sejauh ini ada sekitar 805 ribu KTP-el yang rusak.
Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya khawatir ratusan ribu KTP-el yang rusak tersebut disalahgunakan, untuk itu pihaknya akan memanggil Mendagri dalam waktu dekat ini.
"Secepatnya akan kita lakukan, Kemendagri sebenarnya sudah kasi informasi lewat pesan media WhatsApp, tapi kita kan butuh yang resmi," ujarnya usai melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke Gudang Penyimpanan Kemendagri di Kemang, Kabupaten Bogor, Senin (28/5/2018).
Ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap KTP-el rusak yang diantaranya belum disimpan di Gudang Penyimpan Kemendagri.