Pilwali Makassar 2018

Sengketa Pilwali-Tim Hukum DIAmi: KPU Tak Boleh Kasasi

"KPU tak boleh gunakan kasasi kecuali kami yang bisa melakukan kasasi kalau ini ditolak," katanya, Minggu (13/5/2018).

Sengketa Pilwali-Tim Hukum DIAmi: KPU Tak Boleh Kasasi
HASIM
Musyawarah Senketa Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 di Sekretariat Panwas Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Makassar, Sulsel, Minggu (13/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kuasa Hukum Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti, Jamaluddin Rustam mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tak bisa lagi kasasi setelah adanya putusan dari Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar.

"KPU tak boleh gunakan kasasi kecuali kami yang bisa melakukan kasasi kalau ini ditolak," katanya, Minggu (13/5/2018).

Ia pun mengatakan tim hukum DIAmi tak mengeyampingkan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami tak kesampingkan putusan MA karena semua punya kewenangan masing-masing," katanya.

Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar akhirnya memutuskan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018 di Sekretariat Panwas Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Makassar, Sulsel, Minggu (13/5/2018).

Terlihat tiga komisioner Panwas Kota Makassar yakni Nursari (ketua), Mutmainnah (anggota) dan Abdillah Mustari (anggota)

Selain itu, hadir juga kuasa hukum DIAmi Jamaluddin Rustam dan kuasa hukum KPU Makassar Marhumah Majid.

Panwas menerima permohonan gugatan DIAmi dalam sidang ini untuk dikembalikan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help