TribunTimur/

Gani Sirman Ungkap Ada Fee Proyek 30 Persen Masuk ke Badan Keuangan

Gani Sirman menggelar konferensi pers di Rumah Makan Rawit, Jl Letjen Hertasning, Makassar

Gani Sirman Ungkap Ada Fee Proyek 30 Persen Masuk ke Badan Keuangan
TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH
Mantan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Gani Sirman 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muh Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Mantan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Gani Sirman menggelar konferensi pers di Rumah Makan Rawit, Jl Letjen Hertasning, Makassar, Sulsel, Minggu (15/4/2018).

Gani Sirman berbicara delapan menit di depan awak media. Ia mengungkapkan sebelum proyek pohon ketapang jalan, sudah ada komitmen fee proyek untuk masuk ke balai kota Makassar.

Gani menjelaskan fee proyek ini masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) Kota Makassar.

Baca: Survei KedaiKOPI: Habib Rizieq dan Aa Gym Pemimpin Umat Islam. Setuju?

Baca: Hotman Paris Pilih Menteri Susi Jadi Wapres, Ustad Abdul Somad Justeru Sibuk Promosikan Capres Ini

"Saya sudah sampaikan ini dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu, penyetoran fee 30 persen melalui Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup," katanya.

Ia menjelaskan ada rekaman pembicaraan dengan Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup terkait penyetoran 30 persen.

Mantan Plt Kadis Kebersihan dan Pertamanan Makassar Gani Sirman saat menggelar konferensi pers di Warung Rawit, Jalan Hertasning Makassar, Minggu (15/4/2018). Gani Sirman menyatakan jika dalam proyek yang ditanganinya terdapat fee proyek sebesar 30 persen disetorkan ke Wali Kota Makassar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran (BPKA) Pemkot Makassar. tribun timur/muhammad abdiwa
Mantan Plt Kadis Kebersihan dan Pertamanan Makassar Gani Sirman saat menggelar konferensi pers di Warung Rawit, Jalan Hertasning Makassar, Minggu (15/4/2018). Gani Sirman menyatakan jika dalam proyek yang ditanganinya terdapat fee proyek sebesar 30 persen disetorkan ke Wali Kota Makassar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran (BPKA) Pemkot Makassar. tribun timur/muhammad abdiwa (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Ia mengungkapkan, 8 bulan 3 kepala dinas, bulan 1-5, Drs Aziz Hasan MSi yang membuat kerangka acuan dan harga perkiraan sendiri (HPS), pengajuan lelang tahap pertama, bulan Mei Aziz diganti Drs Syahruddin.

Syahruddin meninggal dunia bulan Juli.

Halaman
123
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help