PT TUN Kabulkan Permohonan Appi-Cicu, Luhur Prianto: Ruang Hukum Masih Terbuka

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar memerintahkan KPU membatalkan penetapan pasangan calon wali kota, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Hal tersebut tertuang dalam putusan PTTUN atas gugatan tim hukum pasangan calon wali kota-wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Putusan itu dibacakan langsung Hakim Ketua Edi Suprianto, Rabu (21/3/2018). Dalam putusannya, permohonan Appi-Cicu dikabulkan.

Dalam gugatannya, tim hukum Appi-Cicu menyoroti tiga kebijakan Ramdhan Pomanto sebagai petahana.

Ketiga kebijkan itu, yakni pembangian handphone kepada 500 lebih ketua RT/RW, pengangkatan tenaga kontrak dan penggunaan tagline 2x+baik.

Baca: PTTUN Minta DIAmi Didiskualifikasi, Begini Respon KPU Makassar

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai KPU Makassar masih memiliki ruang hukum untuk melakukan kasasi atau pembatalan atas putusan PT TUN Makassar.

"Saya kira masih tersedia ruang hukum untuk KPU (Makassar). Mekanismenya kasasi ke MA (Mahkamah Agung) bisa dimanfaatkan penyelenggara," kata Luhur, Rabu (21/3/2018) malam.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar itu juga mengakui jika putusan PT TUN yang mengabulkan permohonan pemohon memiliki dampak positif bagi kandidat itu sendiri.

"Tentu ada dampak elektoralnya terkait putusan hukum PT TUN, tapi kompetisi belum selesai. Kita berharap dua belah pihak menempuh cara-cara penyelesaian di jalur kelembagaan, bukan dengan cara-cara kekerasan di jalanan," jelas Luhur.

"Ukuran demokrasi yang berkualitas adalah ketika semua pihak yang berperkara mampu mentransformasi konflik dan kekerasan kepada penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai dan bermartabat," ungkap Luhur.(ziz)