YKPM Sulsel Beberkan Hasil Pemantauan Program JKN-PBI
Data ini dihasilkan dari pemantauan berbasis komunitas yang dilakukan secara pasrtisipatif, diintegrasikan dengan proses pemberdayaan.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAT -Konsultasi publik presentasi hasil pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) digelar di Desa Mattiro Kanja, Pulau Sabutung, Pangkep, Senin (26/2/2018).
Wakil Bupati Pangkep dalam sambutannya mengapresiasi data yang telah dihasilkan pemantau. Terlebih pemantauan dilakukan oleh masyarakat desa sendiri dalam hal ini oleh sekolah perempuan.
"Ini suatu yang istimewa, karena diantara kita pejabat pemerintah belum tentu dapat melakukannya. Terlepas dengan kemungkinan ada kekurangan, data ini mesti kita jadikan acuan untuk perbaikan. Jangan sampai ada yang kebakaran jenggota kalau ada data temuan kenyataan yang jelek. Mesti diterima seperti itu adanya dan sekali lagi pemerintah harus meresponsnya," katanya via rilis, Senin (26/2/2018) malam.
Sementara Mulyadi Prayitno, Direktur Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulsel dan Direktur Institut KAPAL Perempuan Jakarta, Misi menyatakan hal yang hampir sama.
Bahwa data ini dihasilkan dari pemantauan berbasis komunitas yang dilakukan secara pasrtisipatif, diintegrasikan dengan proses pemberdayaan.
Menurutnya, sekolah perempuan merupakan wadah belajar untuk menyiapkan tim pemantau komunitas agar mampu menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan valid.
"Data ini memang bersifat mikro atau data yang ada dalam skala desa namun menggambarkan kondisi nyata kepualauan dan merepresentasikan kepualauan lainnya. Diharapkan data ini dapat menjadi bagian dari perbaikan kualitas kesehatan masyarakat di desa ini, sekaligus merupakan gerakan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat," katanya.
Salah satu hasil yang menonjol, kata Mulyadi adalah aspek sosialisasi yang sangat lemah yaitu sebesar 87,5persen dari 160 informan menyatakan tidak mendapatkan informasi.
Lemahnya sosialisasi ini, katanya, berdampak besar terhadap masyarakat miskin dan perempuan yaitu mereka tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah yang menjamin haknya atas kesehatan.
Margin eror survey ini masuk kategori rendah yaitu sekitar 3 persen karena tingkat verifikasi dan validasinya dilakukan secara teliti dan ketat. Data survey ini menjadi semakin kuat karena didukung dengan pendalaman dengan metode lainnya yaitu transek, FGD dan wawancara mendalam.
"Karena itu sudah selayaknya data ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki aspek-aspek sosialisasi, kepesertaan, layanan kesehatan umum dan layanan kesehatan reproduksi perempuan," ujarnya.
Presentasi yang dilakukan di aula pesantren Perak desa Mattiro Kanja pada tanggal 26 Februari 2018 ini dihadiri oleh 130 orang antara lain Wabup Pangkep, Camat Liukang Tuppabiring Utara, Kepala Desa Mattiro Kanja, Kepala Desa Mattiro Uleng, Kepala Desa Mattiro Baji.
Kepala Desa Bulu TelluE, Kabag Humas, BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, NGO mitra MAMPU, perwakilan Sekretariat MAMPU, KOMPAK, pers, sekolah perempuan dari 10 pulau di 4 desa dan 1 desa dari wilayah pegunungan terpencil.
Sungguh menjadi pembelajaran bersama, bahwa pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan terbukti memberikan kontribusi dan jalan untuk melakukan perbaikan di segala tingkatan.
Masyarakat desa dan perempuan memiliki kemampuan yang selama ini dimiliki kalangan kampus yang biasanya dianggap paling bisa melakukan survey dan penelitian.
Di tangan masyarakat desa dan perempuan pulau ini, kita akan melihat bahwa program pemerintah tidak membutuhkan anggaran besar untuk membayar konsultan atau tenaga ahli untuk monitoring dan evaluasi.
Pemerintahmemberdayakan masyarakatnya dan akan memetik hasilnya dalam jangka panjang. Dari Tim Pemantau Komunitas ini kita belajar dan akan terus mengembangkannya.(*)
