TribunTimur/

Enam Jaksa Siap Tangani Tersangka Kasus SPAM Sulsel

Perkara kasus ini tinggal melakukan proses pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Enam Jaksa Siap Tangani Tersangka Kasus SPAM Sulsel
TRIBUN TIMUR/SALDY
Kasi Pidsus Kejari Makassar, Andi Helmi Adam. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Makassar siap mengawal sidang tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan, dan pemasangan pipa PVC, di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Helmi bahwa pihaknya telah menunjuk enam orang JPU untuk mengawal dan menangani perkara selama proses persidangan.

"Ada enam JPU kita tunjuk," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Andi Helmi. Persidangan para tersangka segera digelar setelah Kejaksaan Negeri Makassar resmi menerima pelimpahan tahap dua berkas dan tujuh tersangka dari Kepolisian.

Ketujuh tersangka masing masing Kepala Satker , Ferry Natsir, Mukhtar Kadir selaku PPK, Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan, Andi Murniati selaku bendahara.

Kemudian mantan Kasatker SPAM Kaharuddin dan Rahmad Dahlan selaku penandatangan SPM dan Muh Aras selaku Koordinator Penyedia.

Helmi mengaku perkara kasus ini tinggal melakukan proses pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Para tersangka saat ini diketahui mendekam di Lapas Kelas 1 Makassar.

Mereka ditahan setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan layak untuk disidangkan.

Sebelumnya, Polda Sulsel menetapkan ketujuh orang ini setelah melalui proses penyelidikan. Perbuatan mereka diduga merugikan uang negara ke sebesar Rp2.466.863636, berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan dana, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,7 miliar. Dimana KPA diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum.

Dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 Kabupaten, wilayah Provinsi Sulsel tanpa melalui proses tender lelang terbuka, melainkan anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil, dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia.

Namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakn sesuai dengan, Surat Perintah Kerja (SPK), dengan modus rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi, untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut.*)Diketahui dalam beberapa kesempatan sebelumnya, tim penyidik Polda telah menyita uang kerugian negara, sebesar Rp 2 miliar dari tangan para tersangka. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help