TribunTimur/

Impor Beras, Senator Asal Sulsel: Hanya Untungkan Naga dan Samurai Pengusaha Raksasa

Impor beras dinilai berpotensi membuat gairah bertani yang didorong mentan menjadi luntur

Impor Beras, Senator Asal Sulsel: Hanya Untungkan Naga dan Samurai Pengusaha Raksasa
DOK.TRIBUN
BEREWOK - Senator RI asal Sulsel, AM Iqbal Parewangi, bersama istri, Yusrah Taqiyah Tadjuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Senator RI asal Sulsel, AM Iqbal Parewangi, memprotes kebijakan impor beras 500.000 ton.

“Untuk semua hal terkait hajat hidup rakyat, impor selalu berpotensi merugikan. Parahnya, kebijakan pemerintah sekarang justru sangat pro-impor. Sedikit-sedikit impor. Apa-apa impor.
Gula diimpor. Tembakau diimpor. Garam pun diimpor. Bahkan cangkul pun diimpor,” jelas Iqbal via WhatsApp, Sabtu (13/1/2018) dini hari.

Menurutnya, impor itu jalan pintas. Pintas bagi pemerintah. Juga pintas bagi pemburu keuntungan raksasa yang melekat pada segala bentuk impor.

“Impor menguntungkan para naga dan samurai pengusaha raksasa pengimpor. Tetapi sebaliknya sangat merugikan orang banyak, rakyat kita. Sekarang mau lagi impor beras 500 ribu ton. Terus mau dikemanakan petani kita? Pemerintah mau bunuh petani?” ujar Iqbal.

Dalam kondisi sulit begini, menurut Iqbal, pemerintah seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, menumpas akar kehidupan rakyat.

"Pertanian itu akar kehidupan mayoritas masyarakat kita. Kalau beras terus-terusanan mengandalkan impor, kedelai juga impor, jagung juga impor, terus kapan masyarakat petani kita yang mayoritas merasakan perlindungan dari negara?" jelas Iqbal.

Sebelumnya, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI), Parlindungan Purba, meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo meninjau kembali kebijakannya dalam hal impor beras khusus sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam yang akan masuk ke Indonesia akhir Januari 2018.

“Kebijakan impor beras ini momennya tidak tepat. Pemerintah harus meninjau ulang ini. Ini pasti menyengsarakan petani. Kan lagi musim panen,” jelas Parlindungan, Jumat (12/1/2018). Saat dihubungi tengah blusukan dan dalam perjalanan di daerah Pematang Siantar (Sumut) untuk mengunjungi para rakyat yang diwakilinya di daerah dapilnya tersebut.

Impor beras dia nilai membuat gairah bertani menjadi buyar. Menurutnya, saat ini gairah bertani di Indonesia sedang menggebu akibat dorongan bagus dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Saya mau turun ke sawah ini untuk berkomunikasi dengan para petani. Kan kasihan meraka. Jangan sampai gara-gara impor beras ini, mereka kecewa. Tidak mau lagi ke sawah. Padahal kan gairah ke sawah itu akhir-akhir ini sudah semakin bagus dengan dorongan Kementan,” kata Parlindungan yang mengaku sedang setir sendiri mobilnya menuju sawah.

Sejatinya menurut Purba, sebelum dilakukan importasi beras 500.000 ton itu, pemerintah terkait harus mengecek dulu stok beras di gudang- gudang bulog dan para pedagang. Masih ada atau tidak?

“Cek dulu stoknya berasnya dengan benar. Masih ada di gudang atau tidak. Setahu saya data dari Kementerian Pertànian itu, beras kita masih banyak sekali. Lalu mengapa harus impor?” ujar Purba.

Ketika ditanya terkait harga beras medium sekitar Rp11.000-12.000/Kg, jauh di atas HET yang Rp9.450/Kg, Purba menjawab, “Kan rakyat tidak ada yang teriak mahal. Lalu stok khabarnya juga masih banyak. Hasil panen raya padi petani juga melimpah, bahkan umumnya para petani di daerah yang panen ini surplus katanya. Nah sebaiknya, kalau harga naik, pemerintah perbaiki dong jalur distribusinya, supaya pasokan lancar, harganya stabil. Jadi bukan impor jawabannya.”

Ditanya apakah impor beras ini karena adanya kartel politik bisnis pada Pilkada dan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 Purba menyatakan : ‘Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya mau impor ini ditinjau ulang, itu saja. Kasihan petani kita’, pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan RI menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI Persero) sebagai importir beras tersebut dengan payung  hukum yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.(*)

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help