Apindo: Perusahaan Wajib Susun Struktur dan Skala Upah, Bila Tidak Ini Sanksinya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mewajibkan perusahaan menyusun struktur dan skala upah.

Apindo: Perusahaan Wajib Susun Struktur dan Skala Upah, Bila Tidak Ini Sanksinya
FADHLY/TRIBUN TIMUR
Ketua DPP Apindo Sulsel, La Tunreng

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PMK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mewajibkan perusahaan menyusun struktur dan skala upah.

Kebijakan ini efektif berlaku Senin (1/1/2018) mendatang.

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Yusran IB Hernald yang dihubungi, Minggu (17/12) menuturkan, saat ini penerapan struktur dan skala upah sangatlah penting.

"Selain memberikan rasa adil kepada pekerja seperti menempatkan pekerja sesuai kinerja, diberikan penghasikan sesuai hasil kerja, dan diberikan posisi atau jabatan berdasarkan kemampuannya juga memberikan ketentraman bagi pengusaha," kata Yusran sapaanya.

Pemberian ketentraman yang dimaksudnya seperti memberi gaji sesuai porsi, tidak semata-mata berpatok pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Jadi penetapan upah yang diterima ditetapkan berdasarkan bobot jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan. Nah ini juga memberi keuntungan kepada pengusaha," kata Yusran.

Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan adalah hal mutlak.

Salah satu yang menjadi perhatian penyusunan, yakni memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka perusahaan terkait akan dikenakan sanksi.

"Sanksi kepada badan usaha yang tidak memiliki struktur dan skala upah mulai dari sanksi administrasi hingga pembekuan badan usaha," katanya.

Ketua DPP Apindo Sulsel, La Tunreng menambahkan, guna menindaklanjuti aturan itu, Apindo bertanggung jawab menyampaikannya kepada setiap perusahaan yang ada di Sulsel.

"Apindo Sulsel gencar melakukan sosialisasi mengenai aturan ini. Kita juga akan menyurati perusahaan hingga melaksanakan sosisalisasi berupa gathering bersama pemilik perusahaan di Sulsel," katanya.

Ini dilakukan karena pentingnya struktur dan skala upah. "Jika ini diterapkan, maka pekerja sejahtera, pengusaha sukses. Yang dibutuhkan memang adalah ketenangan berusaha," ujar Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved