Tunda Bahas APBD Perubahan, Aktivis Soroti DPRD Bulukumba

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA-Sejumlah aktivis di Kabupaten Bulukumba menyoroti pihak anggota DPRD setempat karena menilai pihak panitia Badan Anggaran (Banggar) DPRD menunda-nunda jadwal proses pembahasan APBD Perubahan.

Dua lembaga aktivis di Bulukumba, yakni Komite Pemantau Legislatif (Kopel) dan Laskar Studi Hukum Bulukumba menyayangkan sikap anggota DPRD Bulukumba yang diduga sengaja memperlambat proses pemabahasan tersebut.

"Ada dugaan kami pihak anggota DPRD sengaja mengulur waktunya untuk tidak membahas draf APBD Perubahan. Dan sikap itu patut kami sayangkan," kata Ketua Laskar Studi Hukum Bulukumba A Aswar Patunruang, Minggu (17/6
9/2017).

Mereka juga mengungkap bahwa para anggota DPRD di Bulukumba diduga sengaja menunda - nunda rapat pembahasan APBD-P karena pihak Pemkab hanya menganggarkan gaji dan tunjangan 40 anggota DPRD sebesar Rp 28 juta. Sementara keiinginan anggota DPRD Bulukumba agar gaji mereka bisa sampai Rp 32 juta per orang per bulan, jelas Aswar.

Terkait dugaan tersebut Direktur Kopel Bulukumba Muh Jakfar menyayangkan sikap anggota DPRD yang menunda rapat pembahasan APBD-P hanya karena usulan kenaikan gajinya tidak dipenuhi pihak Pemkab Bulukumba.

"Harusnya anggota DPRD Bulukumba memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat dan ke Pemkab. Karena kalau kinerjanya baik maka jelas besaran gaji dan tunjangan ikut naik pula. Tapi kalau hanya perjuangkan gaji dan tunjangan hingga mereka kompak tunda jadwal rapat itu kan dinilai kinerjanya kurang bagus," kata Jakfar.

Para DPRD Bulukumba diharapkan kedepannya tidak tinggal diam menunggu Pemkab Bulukumba mengusulkan draf APBDnya hingga November. Rasionalnya finalisasi pembahasan APBD P sudah harus selesai Agustus lalu.

Sebab jika lambat dibahas dan disetujui maka pemerintah tak mampu membangun infrastruktur, melainkan anggaran dalam APBD - P lebih ke perjalanan dinas dan kegiatan rapat rapat aparat pemkab dan DPRD yang jauh tak berpihak ke kebutuhan masyarakat umum.

Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamsah Pangki menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk menunda-nunda pembahasan APBD P bersama dengan pihak Pemkab Bulukumba. Namun karena dalam draf tersebut ada yang salah sehingga pihak Pemkab kembali memperbaikinya. (*)