Tunjangan Sertifikasi Guru di Luwu Utara Disunat, Dinas Pendidikan Panggil UPTD
Dalam rapat itu, UPTD ikut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memerintahakan kepala sekolah melakukan pemotongan sertifikasi para guru.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Dinas Pendidikan Luwu Utara rapat besama para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Jl Simpurusiang, Masamba, Senin (04/09/2017).
Rapat yang dipimpin kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara Jasrum, terkait maraknya dugaan pungutan liar dana sertifikasi guru yang dilakukan oknum kepala sekolah yang mencatut nama pengawas dan UPTD.
"Jangan ada pungli di dunia pendidikan apalagi di lingkungan sekolah dan siapapun yang melakukan itu akan diberhentikan dari jabatannya," tegas Jasrum.
Dalam rapat itu, UPTD ikut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memerintahakan kepala sekolah melakukan pemotongan sertifikasi para guru.
Diberitakan sebelumnya, pemotongan dana sertifikasi guru yang diduga dilakukan pihak UPTD Pendidikan dan kepala sekolah tengah ramai dibicarakan di Luwu Utara.
Hal itu setelah ketua Komisi III DPRD Luwu Utara, Karemuddin, mengeluarkan peryataan di media sosial kalau setiap guru penerima sertifikasi wajib menyetor Rp 150 ribu.
"Ada oknum dari UPTD dan kepsek yang selalu meminta uang saat dana sertifikasi guru cair," kata Karemuddin akhir pekan kemarin.
Kasus tersebut diketahui Karemuddin usai mendapat banyak laporan dari guru.
"Ini kasus sudah lama, tapi guru takut melapor. Kalau UPTD dan kepsek yang lakukan pungutan liar sudah saya tahu, ada buktinya, cuman tidak etis kita umumkan di sini," tutur Karemuddin.
