BREAKING NEWS: Masih Ingat Gloria? MK Tolak Gugatan Status Kewarganegaraan Gloria Natapradja

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel, ibunda G

BREAKING NEWS: Masih Ingat Gloria? MK Tolak Gugatan Status Kewarganegaraan Gloria Natapradja
kompas.com/Fachri Fachrudin
Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang juga menjadi duta Kemenpora, Gloria Natapradja Hamel, menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/11/2016. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah berproses selama kurang lebih sepuluh bulan, Mahkamah Konstitusi akhirnya ketuk palu mengenai permohonan uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel, ibunda Gloria Natapradja Hamel, Kamis (21/8/2017).

Baca: Ini Daftar Bisnis Abutours yang Menggurita, Harus Diketahui Jemaahnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel, ibunda Gloria Natapradja Hamel.

Gloria adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2016.

Baca: Heboh Artis Poligami! Kini Aplikasi Ayo Poligami Nongol di Ponsel, Begini Penampakannya

Putusan dibacakan hakim konstitusi yang juga Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

"Amar putusan, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Arief.

Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (Kompas.com)

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan, Mahkamah menilai bahwa permohonan Ira tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, lanjut Anwar, objek permohonan, yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10 12/2006), tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, terkait status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sudah diatur dalam undang-undang yang digugat.

Halaman
1234
Editor: Mansur AM
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help