Pendukung Prabowo Wajib Tahu! Ini 'Buzzer' Politik yang Patut Diwaspadai versi Fadli Zon
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Elite DPP Partai Gerindra Fadli Zon kembali mempertanyakan manuver Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menemui pegiat media sosial di Istana.
Ini kesekian kalinya Presiden bertemu aktivis dunia maya.
Baca: TERPOPULER: Andi Arsyil Dijodohkan Ayu Ting Ting, Tentara dan Artis Cilik Hingga Gosip DJ Seksi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istana.
Fadli menuding sebagian pegiat media sosial yang diundang ke Istana merupakan buzzer politik.
"Saya ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).
Baca: Ditangkap Tangan KPK, Inilah Profil Wali Kota Cantik Tegal, Sekolah Luar Negeri dan Mantan Putri Ayu
"Di tengah wabah hoax, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzerpendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara," ujar dia.
Fadli meminta kegiatan mengumpulkan buzzer politik ini tak dilanjutkan karena hanya akan merusak wibawa negara.
Dia menilai, langkah ini kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoaks dan kebencian di media sosial.
Tindakan Presiden yang sering mengundang para pegiat media sosial ke Istana, kata dia, hanya memperkuat kesan di masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoaks dan ujaran kebencian ini.
"Sebab, jika menyangkut para ‘buzzer Istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau postingmereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat," ucap Fadli.
Fadli mencontohkan, salah satu buzzer yang diundang ke Istana pernah menyebarkan hoaks terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Namun, yang bersangkutan tak pernah diproses dan justru dirangkul oleh pemerintah.
“Ini adalah tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hoax, hate speech, dan SARA di media sosial," kata Fadli.
