Pilkada Mamasa dan Polman Terancam Ditunda, Ini Sebabnya
Ia menambahkan, terkait dengan pembentukan panwaslu tersebut mereka akan terus bergerak karena bukan hanya agenda pembentukan
Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di dua kabupaten di Sulbar, yakni Polman dan Mamasa sudah di depan mata.
Namun, anggaran dana pengawasan pemilihan di dua kabupaten tersebut belum ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah hingga saat ini.
Dua kabupaten ini termasuk yang akan melakukan pilkada serentak pada Juni 2018.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandhy saat ditemui di ruangan kerjanya Jl. Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (12/6/2017).
Ketua Bawaslu Sulbar menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan tentu Bawaslu dan Pawaslu Kabupaten dalam melaksanakan tugas membutuhkan dukungan anggaran dari dua kabupaten penyelenggara Pilkada tersebut.
"Jauh-jauh hari bawaslu sudah menyurat kepada pemerintah daerah sekitar bulan september 2016 lalu, agar pemrintah daerah secepatnya melakukan fasilitasi," kata Busran Riandhy kepada TribunSulbar.com, Senin (12/6/2017).
"Bahkan kita sudah lima kali koordinasi kepada kedua Pemda ini namun juga belum ada kejelasan, bahkan hingga kini kami sudah melakukan pembentukan Panitia seleksi (Pansel) Panwaslu tapi belum ada kejelasan terkait dengan dana tersebut," ujarnya menambahkan.
Ia menambahkan, terkait dengan pembentukan panwaslu tersebut mereka akan terus bergerak karena bukan hanya agenda pembentukan panwaslu untuk pilkada di dua kabupaten ini tapi juga persiapan pembentukan paswanlu pada pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 mendatang.
"Kalau misalnya anggaran tidak ada, tentu kami tidak akan melakukan pengawasan dan kita yakini tentu kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada kementrian dalam negeri agar pelaksanaan Pilkada Polman dan Mamasa itu ditunda," jelas Busran.
"Terus terang saja kami mengusulkan anggaran itu sebanyak 9,2 miliar tiap kabupaten, dan itu sesuai dengan kebutuhan anggaran kami, jadi kami meminta tidak lebih dan tidak kurang karena kami mengacu pada permendagri dan kementrian keuangan," sambungnya
Ia menjelaskan, memang jumlah tersebut memiliki perbedaan dari pilkada sebelumnya karena disesuaikan dengan kebutuhan anggaran, karena pada pelaksana Pilkada yang banyak memakan anggara menurut Busran ada pada tingkat pengawasan TPS atau PPS.
Ia juga mengungkapkan, pemerintah daerah sudah pernah mengeluarkan janji untuk mengundang pihak Bawaslu untuk ikut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk membahas anggaran, tapi sampai hari ini kami sudah melakukan tahapan pembentukan pansel namun belum ada undangan dari pihak pemda.
"Harapan kita dalam satu minggu ini sudah ada respon dari Pemda karena kita sudah bergerak untuk menentukan calon-calon panwaslu untuk pengawasan Pillkada, Pemilihan legislatif, dan pilpres" harapnya.
Labih lanjut ia menjelaska, namun bila tidak ada anggaran kami akan tetap lanjut untuk mempersiapan pembentukan panwas pileg dan pilpres.
Busran sangat menyayangkan bila pilkada di dua kabupatan tersebut akan dilakukan penundaan karna akan mengalami proses yang lama.
"Kita sangat menyayangkan bila ada penundaan karena bila itu terjadi otomatis akan dilakukan kareteker, dan nanti pada tahun 2021 baru bisa dilakukan kembali pemilihan, tapi saya kira pemerintah didua Kabupaten tidak akan melakukan hal tersebut sebagai mana komitmen mereka untuk melakukan proses demokrasi yang lebih bagus didaerahnya," jelasnya.
