Tak Dukung Prabowo Presiden, Cawali Makassar Ini Terpental di Gerindra

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar merilis nama-nama calon usungan Gerindra di Pilwali Makassar 2018.

Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos ketahap verifikasi pascapegembalian berkas formulir pendaftaran antara lain; Andi Mustaman (akademisi), Danny Pomanto (wali kota) dan Syamsu Rizal MI (wawali).

Begitu juga dengan, Haris Yasin Limpo (Golkar), Nunung Dasniar (Gerindra), Sri Rahmi (PKS), Adi Rasyid Ali (Demokrat), Andi Rachmatika Dewi (Nasdem) dan Irman Yasin Limpo (birokrasi).

Baca: Uceng, Sri Rahmi, dan Andre Arief Bulu Daftar di Gerindra Makassar

Sementara enam bakal calon Wali Kota Makassar yang mengembalikan formulirnya tetapi 'terpental' dari kandidat usungan partai bentukan Prabowo Subianto di pilwali di antaranya, Farouk M Betta dan Nasran Mone (masing-masing kader Golkar kota).

Nasib Aru sapaan Farouk M Betta juga dirasakan Andri Arief Bulu (Demokrat), Isradi Zaenal (Gerindra), HM Iqbal Abd Djalil dan Mudzakkir Ali Djamil (masing-masing anggota Fraksi PKS DPRD Makassar).

Baca: Di Hadapan Aru, Sekretaris Gerindra Makassar: Insya Allah 2018 Golkar Lagi

"Dari 15 orang yang mengembalikan formulir, sampai rapat terakhir kemarin sore, yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sembilan orang," kata Ketua Tim Deks Pilkada Gerindra Makassar, Ansar Manrulu, Kamis (1/6/2017).

Ansar menambahkan, nama-nama calon usungan Gerindra di Pilwali Makassar, dinyatakan memenuhi syarat verifikasi di survei dan akan mengikuti fit and proper tes pada bulan Juni 2017.

Mengenai enam dari 15 calon yang mengembalikan berkas formulir pendaftarannya di partai Gerindra namun tidak lolos, Ansar, mengaku, salah satu faktor utamanya, tidak menandatangani pernyataan sikap siap menangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pilpres 2019 nanti.

"Macam-macam (sehingga tidak lolos), ada yang formatnya tidak lengkap diisi dan ditandatangani, ada juga tidak menyelasaikan kewajibannya biaya survei, padahal sudah membuat pernyataan dan ditandatangani siap mengikuti survei," ujar Ansar.(*)