DPR Bentuk Panja Audit Lingkungan, Reklamasi CPI Terancam Molor

Akan menginventarisasi masalah terkait masyarakat sekitar, material reklamasi, dan perizinan

DPR Bentuk Panja Audit Lingkungan, Reklamasi CPI Terancam Molor
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sebanyak 15 Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan sidak untuk mengusut perizinan pembangunan megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, di kawasan Pantai Losari, Makassar, Jumat (31/3/2017). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Rencana Kerja Sama Operasi (KSO) Ciputra - Yasmin untuk memulai reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) Mei tahun ini terancam molor.

Sebanyak 13 dari 15 anggota Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau reklamasi laut di kawasan selatan Pantai Losari, Jumat (31/3) akan membentuk tim terpadu untuk mengaudit lingkungan reklamasi.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Reklamasi Laut Pantai Losari, Herman Khaeron menegaskan, kunjungannya selama tiga hari ini ke Makassar untuk memastikan kegiatan reklamasi CPI memenuhi semua persyaratan dan undang-undang yang ada.

“Kami datang tidak untuk menghentikan reklamasi, tapi hanya untuk memastikan keselarasan hukum dan undang-undang reklamasi,” ujar Herman Khaeron, politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan.

Baca: FOTO: Sidak Komisi IV DPR RI ke CPI Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Nelayan

Herman menjelaskan, dari hasil pantauan itu, Komisi IV akan membentuk tim terpadu dengan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengaudit lingkungan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang sudah berjalan.

Selain itu, jelasnya, pihaknya akan menginventarisasi masalah terkait masyarakat sekitar, material reklamasi, dan perizinan yang telah berjalan tidak luput dari kajian tim terpadu.

Baca: Investasi Tahap Pertama CPI Rp 3,5 Triliun, Dimulai Mei 2017

"Jadi kita memberi waktu satu bulan untuk tim terpadu menyelesaikan audit lingkangan tersebut. Awal Mei hasilnya kita rilis.Apakah pengerjaanya CPI go atau not go," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Namun, kedatangan Panja Reklamasi ke CPI bukan menggagalkan reklamasi. Tetapi untuk memaduserasikan pembangunan CPI yang diatur UU Nomor 27 Tahun 2007 kemudian keluar terhadap keputusan No. 65 Tahun 2008 terkait penetapan strategis nasional.

Halaman
12
Editor: Suryana Anas
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help