Kabinet Jokowi JK
Punya Tambang Emas dan Kebun Sawit, Amran Ditolak Jadi Menteri Pertanian
Pengangkatan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat sorotan publik.
KENDARI, TRIBUN-TIMUR.COM - Pengangkatan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat sorotan publik. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu dinilai tidak pantas menduduki jabatan Menteri Pertanian.
Penolakan itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui direkturnya, Kisran Makati. Kisran menilai Amran Sulaiman memiliki track record sebagai salah satu pengusaha di Sultra yang bergerak di bidang ekstraksi.
Berdasarkan data Walhi Sultra, pria yang terkenal karena menemukan racun tikus itu memiliki sedikitnya 10 investasi ekstraksi yang tersebar di beberapa wilayah di bumi Anoa di bawah bendera PT Tiran Group, di antaranya investasi pertambangan emas di Bombana dan nikel di Konawe Utara. Selain itu, dia juga memiliki usaha perkebunan sawit dan tebu di Kabupaten Konawe Selatan.
"Tidak ada yang namanya aktivitas pertambangan atau perkebunan yang ramah lingkungan. Silakan cek aktivitas perusahaan itu. Perusahaan melakukan perampasan lahan masyarakat, tidak menerapkan standar HAM, sosial, dan lingkungan dalam bisnisnya," ujar Kisran, Rabu (29/10/2014).
Kisran pun menyangsikan Amran dengan jabatannya sebagai Menteri Pertanian tidak melakukan intervensi usaha perkebunan dan pertambangannya di Sulawesi Tenggara.
Pendapat berbeda disampaikan politisi PDI-P Sultra, Nur Salam Lada. Ia menilai, masuknya Amran Sulaiman sebagai anggota Kabinet Kerja diyakini akan memberi dampak besar bagi sektor pertanian di wilayah Sultra. Bukan hanya karena pemahamannya yang matang di sektor pertanian, melainkan juga Amran memiliki investasi di sektor pertanian.
"Potensi pertanian yang besar di Sultra bisa digarap lebih baik. Kendala kita saat ini minimnya infrastruktur. Jadi, kita harapkan dengan posisi Amran Sulaiman sebagai menteri, sektor pertanian bisa lebih maju," harap Nur Salam.
Dia menilai, pro-kontra atas susunan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tak perlu dibuat polemik. Namun, sebaliknya, masyarakat fokus mengawal kerja pemerintah lima tahun ke depan.(*)