Senat Fakultas Ilmu Budaya Unhas Protes Dekan
Ditujukan kepada Dekan tersebut lantaran mereka menilai Prof Burhanuddin Arafah telah mengabaikan 13 tugas pokok dan fungsi dekan
Penulis: Anita Kusuma Wardana | Editor: Suryana Anas
lihat foto
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM-- Sejumlah anggota senat Fakultas Ilmu Budaya yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim Dosen Pemerhati Fakultas Sastra Unhas menggelar aksi demonstrasi menuntut Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Prof Drs Burhanuddin Arafah MHum PhD, Selasa (28/1) di depan Aula Prof Mattulada.
Aksi demontrasi yang ditujukan kepada Dekan tersebut lantaran mereka menilai Prof Burhanuddin Arafah telah mengabaikan 13 tugas pokok dan fungsi dekan fakultas ilmu budaya.
"Pengabaian tupoksi yang paling serius yang dilakukan dekan yaitu menjadikan senat fakultas lumpuh, dimana selama kepemimpinannya tidak pernah ada rapat senat membahas program kerja dan anggaran,"ujar ketua tim dosen pemerhati fakultas sastra, Muhammad Syafri Badaruddin dalam orasinya.
Menurutnya, tugas utama Prof Burhanuddin, yakni melanjutkan transformasi dari fakultas satra ke fakultas ilmu budaya, tidak ada tindak lanjut setelah adanya keputusan senat tahun 2007 yang mengubah nama fakultas sastra menjadi fakultas ilmu budaya.
Satu per satu anggota senat tersebut menyampaikan orasinya menuntut dekan fakultas ilmu budaya untuk menghentikan pelecehan terhadap statuta Unhas. Penyampaian orasi pun diselingi dengan pembacaan puisi karya Prof Nurhayati Rahman, Husni Djamaluddin serta Wiji Tukul.
Prof Dr Muhammad Darwis mengatakan dalam orasinya digelarnya aksi demonstrasi oleh akademisi tersebut untuk menghalangi pelaksanaan pemilihan wakil dekan yang dijadwalkan pada Selasa (28/10. Mereka menuntut pelaksanaan pemilihan dekan harus dengan adanya surat keputusan keanggotaan senat yang legal sesuai dengan persyaratan statuta Unhas.
"Selama ini senat ada, tapi di dalamnya ada anggota-anggota ilegal. SK yang lama kami minta diperbaharui tapi hingga saat ini belum terlaksana. Kita ini menghentikan demokrasi angka,"ujarnya.
Ia mengharapkan pelaksaan sidang senat harus sesuai dengan yang dikehendaki anggota senat dan mengikuti proses demokrasi yang ada.
"Kami mengharapkan pemilihan wakil dekan yang hari ini tertunda dan akan dilaksanakan kembali setelah dikeluarkannya surat keputusan senat yang baru dimana untuk memilih orang-orang yang pro demokrasi dan pro perubahan serta pro hukum. Rencananya proses pemilihan dekan akan dilakukan 30 Januari," jelasnya.
Menurutnya, jika pejabat melanggar aturan juga seharusnya dikenakan sanksi, sama halnya ketika mahasiswa dinilai melanggar, mereka juga dikenakan hukuman. (*)
