Tim: IA Tetap Unggul, Quick Count Pembentukan Opini

Laporan: Ilham / Tribun Timur

MAKASSAR,TRIBUN-Tim pemenangan Calon Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) kian gembira mengawal perhitungan suara Pilgub Sulsel 2013 ini.

Kordinator Media Center IA, Syamsu Rizal, Ketua Tim Data IA Hamka Hidayat yang juga mantan Ketua KPU Kota Palopo ini, Tim Pemantau IA Nur Hasan, Khudry Arsyad, Muchsimin dan belasan tim strategis IA terlihat antusias saat bincang-bincang dengan sejumlah wartawan di Media Center IA, Jl Boulevard, Makassar, Kamis (24/1).

Nur Hasan yang juga Mantan Calon Bupati Maros ini, mengatakan, sampai detik itu, data realcount sesuai formulir C1 menempatkan IA lebih unggul dari kandidat lainnya (74 persen TPS). Persepsi quick count (QC) yang telah dilansir beberapa lembaga survei, menurut Nur Hasan, nyaris bertolak belakang dengan fakta di lapangan di mana suara IA lebih unggul

"Kami memang sudah meyakini, IA tetap unggul. Kita bisa melihat contoh kecil, sebelumnya quick count melansir Sayang menang di Maros, Wajo, Pangkep, padahal fakta sesuai formulir C1, IA menang di tiga kabupaten ini. Di Maros IA unggul 60 persen, Sayang hanya 39 persen, di Pangkep IA 54 persen, Sayang 43 persen, di Wajo IA 54 persen, Sayang 41 persen," kata Nur Hasan.

Belum lagi, kata Syamsu Rizal, besarnya tambahan suara IA yang tertusuk simetris di 24 Kabupaten Kota. Menurut Syamsu Rizal, tim IA tengah bertindak tegas mensahkan suara IA yang tertusuk simetris sesuai
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 yang bunyinya coblos tembus simetris sah.

"Sekarang tim kami terus mengawal ketat perhitungan ulang suara IA yang tertusuk simetris, itu tambahan besar, itu harus disahkan sesuai aturan KPU. Kami sudah instruksikan tim untuk tegas soal ini sekarang, di lapangan kami temukan ada pihak yang coba menghalangi tapi itu tetap kami terobos dan ada juga tidak paham, padahal itu sah," kata Syamsu Rizal.

Menurut Syamsu Rizal, di lapangan tim IA menemukan modus kecurangan sistematis oleh kandidat tertentu untuk mengurangi partisipasi pemilih di basis lawan.

"Ini sudah catatan buat KPU bahwa hati-hati soal DPT ini, pengalaman ini sistemik. Distribusi undangan pemilih dipertanyakan, banyak orang sudah dipasangi stiker sebagai calon pemilih yang terdaftar DPT tapi tidak dapat undangan. Mereka bawa KTP dan KK eh tapi masih ditolak. Semua ini kita amankan fakta hukumnya," Syamsu Rizal menambahkan.

"Masalahanya lagi tidak ada distribusi TPS oleh KPU di rumah sakit, ini ada apa ini?, ini semakin memperlihatkan ada kecurangan sistemik," kata Khudry Arsyad.