Sulsel Pinjam Rp 500 M
Rapat Pinjaman Rp 500 M Gagal
Rapat yang rencananya menyatakan persetujuan ini setelah rapat di masing-masing fraksi kemarin.
Editor:
Ina Maharani
MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -- Rapat gabungan fraksi DPRD Sulsel terkait persetujuan
utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Rp 500 Milyar di Kantor DPRD
Sulsel, Makassar, Rabu (21/11/2012) gagal.
Fraksi Partai Politik (Parpol) pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) ngotot menolak persyaratan pinjaman setengah triliun rupiah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu.
Parpol IA, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara Parpol pengusung Kandidat nomor urut dua Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, PDK dkk, luluh. Mereka menyerah untuk kembali ke prosedur awal, nol.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nimatullah, Nimatullah, mengatakan, Demokrat dkk tetap konsisten menolak tingginya persyaratan bunga dari PIP dan karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang diusulkan Pemprov sebelumnya.
"Kita tidak mau DPRD hanya dijadikan tukang stempel dari Pemprov, apalagi Pemprov mengajukan utang di PIP itu tidak melalui persetujuan dewan, jelas ini melanggar. DPRD harus bisa menjaga wibawa sebagai wakil dan amanah kepercayaan rakyat. Jika proses ini dilanjutkan tanpa mengindahkan PP 30/2011 dan mekanisme di DPRD ini sama saja dengan membuat DPRD sebagai tukang stempel Pemprov," sorot Nimatullah.
Fraksi Partai Politik (Parpol) pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) ngotot menolak persyaratan pinjaman setengah triliun rupiah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu.
Parpol IA, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara Parpol pengusung Kandidat nomor urut dua Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, PDK dkk, luluh. Mereka menyerah untuk kembali ke prosedur awal, nol.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nimatullah, Nimatullah, mengatakan, Demokrat dkk tetap konsisten menolak tingginya persyaratan bunga dari PIP dan karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang diusulkan Pemprov sebelumnya.
"Kita tidak mau DPRD hanya dijadikan tukang stempel dari Pemprov, apalagi Pemprov mengajukan utang di PIP itu tidak melalui persetujuan dewan, jelas ini melanggar. DPRD harus bisa menjaga wibawa sebagai wakil dan amanah kepercayaan rakyat. Jika proses ini dilanjutkan tanpa mengindahkan PP 30/2011 dan mekanisme di DPRD ini sama saja dengan membuat DPRD sebagai tukang stempel Pemprov," sorot Nimatullah.
