DPRD Pemkot Saling Protes
Badan Anggaran DPRD Kota Makassar melayangkan protes kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar.
Penulis: Edi Sumardi | Editor: Edi Sumardi
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM
- Badan Anggaran DPRD Kota Makassar melayangkan protes kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar. Protes dilayangkan
lantaran anggota TAPD mangkir saat rapat akan digelar. Dikhawatirkan
pembahasan APBD Kota Makassar 2013 akan terlambat dan pemerintah kota
akan mendapatkan sanksi.
Sedianya rapat digelar di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Senin (19/11/2012) siang. Berulang kali rapat diskorsing untuk menunggu TAPD, namun hingga Senin sore, rapat tak kunjung dimulai.
Agenda rapat adalah mendengarkan pemaparan TAPD tentang prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2013.
Saat rapat akan dimulai, sebagian anggota badan anggaran justu memilih meninggalkan rapat. Giliran anggota TAPD melayangkan protes.
Saling protes pun terjadi. Menganggapi hal tersebut, anggota badan anggaran dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Sri Rahmi meminta kedua belah pihak saling mengerti dan tak mengedepankan emosional.
"Eksekutif, legislatif harus lebih dewasa dalam menyikapi dinamika pembahasan. Sangat tidak etis untuk saling menuding dan mencari kambing hitam, siapa yg bersalah dalam tertundanya pembahasan PPAS ini," ujar Sri Rahmi, Senin petang.
Waktu untuk pembahasan anggaran tersisa sebulan lebih. Rahmi mensinyalir ada kepentingan politik di balik tersebut utamanya dengan pihak yang berseberangan politik dengan kepala daerah. Anggota dewan diminta menghilangkan hal tersebut sebab ini menyangkut kepentingan 1,3 juta warga Makassar.
Sedianya rapat digelar di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Senin (19/11/2012) siang. Berulang kali rapat diskorsing untuk menunggu TAPD, namun hingga Senin sore, rapat tak kunjung dimulai.
Agenda rapat adalah mendengarkan pemaparan TAPD tentang prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2013.
Saat rapat akan dimulai, sebagian anggota badan anggaran justu memilih meninggalkan rapat. Giliran anggota TAPD melayangkan protes.
Saling protes pun terjadi. Menganggapi hal tersebut, anggota badan anggaran dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Sri Rahmi meminta kedua belah pihak saling mengerti dan tak mengedepankan emosional.
"Eksekutif, legislatif harus lebih dewasa dalam menyikapi dinamika pembahasan. Sangat tidak etis untuk saling menuding dan mencari kambing hitam, siapa yg bersalah dalam tertundanya pembahasan PPAS ini," ujar Sri Rahmi, Senin petang.
Waktu untuk pembahasan anggaran tersisa sebulan lebih. Rahmi mensinyalir ada kepentingan politik di balik tersebut utamanya dengan pihak yang berseberangan politik dengan kepala daerah. Anggota dewan diminta menghilangkan hal tersebut sebab ini menyangkut kepentingan 1,3 juta warga Makassar.
Berita Terkait