TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menilai, pelaksanaan pendidikan gratis hanya bagian dalam euforia politik dan menyederhanakan persoalan.

Menurut dia, janji menggratiskan pendidikan pada akhirnya hanya akan menjadi beban kepala sekolah dan para guru.

"Pendidikan gratis hanya euforia politik dan pada kenyataannya hanya menyederhanakan persoalan," kata Sulistyo, kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2012), di kantor PGRI, Jakarta.

Ia mengungkapkan, saat ini isu pendidikan menjadi salah satu isu "seksi" yang ditunggangi politikus untuk mencapai tujuannya. Faktanya, pemerintah pusat ataupun daerah belum mampu menyajikan pendidikan gratis tersebut.

Buktinya, kata Sulistyo, terlihat dari bantuan operasional yang diberikan pemerintah pusat dan daerah (BOS-BOP) kepada sekolah belum mampu menutupi seluruh kebutuhan di sekolah. Bantuan tersebut  digelontorkan hanya untuk menutupi satu kebutuhan pokok, yakni kebutuhan operasional. Sementara itu, dua kebutuhan pokok lainnya, seperti investasi dan kebutuhan personal, tidak dipenuhi.

"Namanya saja 'bantuan' operasional, maka sifatnya hanya membantu dan belum menutupi semua. Kalau mau gratis, seharusnya pemerintah bisa konsekuen mengganti namanya jadi 'biaya' dan penuhi semua kebutuhannya," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, banyak daerah yang belum siap menyelenggarakan pendidikan gratis. Akhirnya, terpaksa mengikuti aturan pemerintah daerah karena telanjur berjanji pada saat masa kampanye.

"Akhirnya mengakibatkan penderitaan guru dan kepala sekolah. Terpaksa mengambil guru honor dan digaji rendah," ujar Sulistyo. (*)