A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

PGRI: Pendidikan Gratis Hanya Euforia Politik - Tribun Timur
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 1 Agustus 2014
Tribun Timur

PGRI: Pendidikan Gratis Hanya Euforia Politik

Selasa, 10 Juli 2012 20:13 WITA
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menilai, pelaksanaan pendidikan gratis hanya bagian dalam euforia politik dan menyederhanakan persoalan.

Menurut dia, janji menggratiskan pendidikan pada akhirnya hanya akan menjadi beban kepala sekolah dan para guru.

"Pendidikan gratis hanya euforia politik dan pada kenyataannya hanya menyederhanakan persoalan," kata Sulistyo, kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2012), di kantor PGRI, Jakarta.

Ia mengungkapkan, saat ini isu pendidikan menjadi salah satu isu "seksi" yang ditunggangi politikus untuk mencapai tujuannya. Faktanya, pemerintah pusat ataupun daerah belum mampu menyajikan pendidikan gratis tersebut.

Buktinya, kata Sulistyo, terlihat dari bantuan operasional yang diberikan pemerintah pusat dan daerah (BOS-BOP) kepada sekolah belum mampu menutupi seluruh kebutuhan di sekolah. Bantuan tersebut  digelontorkan hanya untuk menutupi satu kebutuhan pokok, yakni kebutuhan operasional. Sementara itu, dua kebutuhan pokok lainnya, seperti investasi dan kebutuhan personal, tidak dipenuhi.

"Namanya saja 'bantuan' operasional, maka sifatnya hanya membantu dan belum menutupi semua. Kalau mau gratis, seharusnya pemerintah bisa konsekuen mengganti namanya jadi 'biaya' dan penuhi semua kebutuhannya," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, banyak daerah yang belum siap menyelenggarakan pendidikan gratis. Akhirnya, terpaksa mengikuti aturan pemerintah daerah karena telanjur berjanji pada saat masa kampanye.

"Akhirnya mengakibatkan penderitaan guru dan kepala sekolah. Terpaksa mengambil guru honor dan digaji rendah," ujar Sulistyo.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
(*)
Editor: Ridwan Putra
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas