"Ratu Tanah' Bantu Polisi Rp 1,8 M

Tidak seperti markas polisi level kecamatan di kota lainnya, Mapolsek Tamalate bukan dibangun dari anggaran negara melainkan sumbangan dari dua pengusaha populis di Makassar. Lahan markas seluas 1.411 meter persegi (m2) sumbangan dari Ricky Tandiawan, pengusaha otomotif dan properti.

Dia pemilik usaha PT Kumala Motor.Sementara konstruksi gedung berlantai dua dengan arsitektur minimalis senilai Rp 1,8 miliar ditanggung sepenuhnya oleh Hajjah Najmiah Muin. Di Makassar, Najmiah adalah pengusaha properti dan sebagian warga di patai barat Makassar mengenalnya dengan sebutan "Ratu Tanah." Istri Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene, Prof Dr Ir Abd Muin Liwa, MS ini memiliki puluhan hektar lahan di Makassar dan sejumlah wilayah di Sulsel.

"'Saya jadi pengusaha tanah sekitar 30 tahun silam. Jadi wajar, jika tanahku tersebar di beberapa titik di Makassar,'' ujar Najmiah suatu waktu kepada wartawan di gedung DRRD Kota Makassar, saat sejumlah legisalator mempertanyakan alas hak dan sengketa tanah yang melibatkan namanya.Peresmian ini dihadiri perwira menengah dan sejumlah perwira tinggi jajaran Mapolda Sulsel.

Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Syahrul Djati Mamma hadir bersama direktur lainnya. "Baru kali ini banyak perwira tiga bungan yang datang ke acara mapolsek," kata seorang bintara Polri yang ikut menjaga prosesi peresmian yang berlangsung mulai pukul 09.00 wita hingga 11.30 wita.Hadir juga Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan Kota Makassar, dan tripika (trio pimpinan) kecamatan dan belasan lurah dan tokoh masyarakat. Tak terhindarkan jalanan macet. Ricky dan Najmiah menjadi tamu kehormatan dalam peresmian tersebut. Dua pengusaha  ini duduk semeja dengan Kapolda, wakapolda, dan wakil wali kota. meski acara resmi, acara berlangsung sederhana dan penuh keakraban.

Usai sambutan, acara diwarnai dua seremoni utama. Pembukaan selubung papan nama Mapolsekta Tamalate di bahu jalan oleh kapolda dan Ricky. Sedangkan, acara kedua adalah pengguntingan pita pintu utama gedung oleh Ketua Bhayangkara Polda Sulsel Ny Mudji Waluyo, di tengah, Ny Syahrul Mamma di kiri, dansebelah kanan Hajja Najmiah.Kantor polsek paling elit di Sulsel ini, dibangun sejak tahun 2011 lalu. Bukan kali pertama ini, pembangunan mapolsekta melibatkan swadaya masyarakat. Tahun 2010 lalu, warga Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dan sejumlah pengusaha kelas menengah yang bermukim di Tamalanrea, ikut menghibahkan uang dan hartanya untuk pembangunan mapolsekta yang terletak di Jl Poros BTP Raya ini.Terima KasihDalam sambutannya, kapolda beberapa kali mengungkapkan terima kasihnya.

Mantan Kapolda Maluku ini berharap dengan gedung baru ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kecamatan Tamalate."Polsek Tamalate selama ini masih berkantor di ruko belum mempunyai kantor resmi sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan lancar. Dengan adanya kantor baru ini maka pelayanan kamtibmas di wilayah Tamalate diharapkan dapat kondusif," kata Mudji.

Meski baru belum setengah tahun kapolda bertugas di Sulsel, dia menilai  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Tamalate, dikenal rawan dengan premanisme dan kriminalitas seperti perampokan, penjambretan dan pecurian serta pembunuhan.Dalam sambutan tanpa teksnya, Mudji meminta Ricky Tandiawan dan Hj Najmiah memberikan pernyataan keiklasan soal bantuan pembangunan Polsekta Tamalate serta pemberian sebuah mobil operasional. Ricky dan Najmiah pun mengungkapka keiklasan tanpa ada imbalan dari kepolisian.

"Saya meminta pernyataan keiklasan dari kedua pengusaha itu di depan umum, sebab sebelumnya penerimaan hibah kendaraan di Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terutama dari Komisi III DPR RI di Jakarta. Makanya, hadir juga Wakil Walikota dan pejabat BPN yang mengurus persuratannya untuk masuk kedalam harta Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," kata Mudji.Wakil Walikota Makassar, Supomo Guntur mengatakan, menerima batuan kepada Polda Sulsel sah-sah saja. Sebab, bantuan tersebut untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

"Bantuan yang diberikan kedua pengusaha kepada Polda Sulsel adalah halal. Sebab, harta tersebut tercatat dalam aset Polri yang telah diatur juga dalam perundang-undangan," jelas Supomo.Sesuai AturanSebelumnya, penerimaan bantuan berupa 30 unit motor, 2 unit Cart Tourism Police, Dua Unit Mobil Pengangkut yang diterima oleh Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk DPR dan masyarakat. Bantuan ini diterima langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh sembilan pengusaha dan satu pemerintah Kabupaten ditengarai terdapat penyimpangan dalam penanganan kasus dan mengganggu netralitas kepolisian dalam penegakan hukum.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Chevy AhmadSopari, penerimaan bantuan hibah sudah sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sudah diatur dalam Nomor:191/PMK.05/2011. Mekanisme bantuan dana hibah tersebut bahkan sudah diatur dalam pasal 15 yaitu tata cara pelaksanaan dan pelaporan serta pendapatan hibah, baik langsung bentuk barang, dan jasa serta dilaksanakan melalui pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (*)