Jumat, 6 Maret 2015

KH Hasyim Muzadi: DPR Bodohi Rakyat

Minggu, 1 April 2012 11:39 WITA

Hasil Paripurna DPR itu sudah bisa ditebak sejal awal karena partai kaolisi pendukung SBY tak mungkin mau kehilangan menteri di kabinet.

"Sejak awal saya sudah menduga, yang pro kenaikan harga BBM lebih dominan. Kalau pro rakyat, mestinya keputusan yang diambil adalah menolak kenaikan harga BBM, bukan mendukung kenaikan meskipun bersyarat," kata Hasyim Muzadi, Minggu (1/4/2012).

Menurutnya, partai yang punya menteri di kabinet sejak awal diprediksi bermain dua kaki. Mereka pasti mendukung sikap pemerintah menaikkan harga BBM, tapi seolah-olah pro rakyat. SBY pun pasti tahu bahwa sikap partai koalisi yang mendukungnya setengah-setengah.

"Pemerintah hampir tidak mungkin tidak menaikkan BBM. Jelas partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat. Sedangkan. Partai  yang punya menteri pasti berkaki dua karena tidak mau kehilangan muka ke  rakyat namun juga tidak mau kehilangan menteri," tegasnya.

Dikatakannya, partai yang tak punya menteri di kabinet, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura lebih bisa dipercaya oleh rakyat karena tak terikat "kontrak" koalisi pendukung SBY.

"Begitu pula dengan partai non perlemen seperti PKNU dan PBB yang bisa ikut turun ke jalan bersama rakyat menolak harga BBM naik," katanya.

Ia menilai, keputusan paripurna DPR yang menyerahkan keputusan kenaikan harga BBM kepada pemerintah dengan syarat, sebagai akal-akalan partai di DPR.

Halaman123
Editor: Ridwan Putra
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas