Pemprov Sulsel Minta Jaminan dari Lippo Karawaci

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  meminta jaminan dari PT Lippo Karawaci sebelum melepaskan sisa saham di Hotel Imperial Aryaduta Makassar.
    
Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulsel Muhammad Firda di Makassar, Selasa, menjelaskan, pihaknya telah menerima surat penyampaian dari PT Lippo Karawaci agar mekanisme pelepasan sisa saham dilakukan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK).  
    
"Nanti Perusda (Perusahaan Daerah) yang menyurat ke Lippo Karawaci dan menyampaikan tembusannya ke kita (pemerintah provinsi) sebagai pemilik," tambahnya.
    
Sebelumnya, pemerintah provinsi berencana melepas saham kemudian membangun hotel baru dengan 100 kamar di kawasan Maccini Sombala of Indonesia (MoI) Kota Makassar sebagai pengganti atas nilai saham di Hotel Imperial Aryaduta.
    
"Tetapi kita belum ajukan ke Bapepam karena kita tidak mau kita lepas saham itu sebelum ada jaminan tertulis. Kita hati-hati, harus ada jaminan tertulis lalu kita sampaikan ke gubernur dan DPRD Sulsel," jelasnya.
    
Nilai saham pemerintah provinsi di Hotel Imperial Aryaduta tersisa 0,008 persen atau sekitar Rp8 miliar. Namun, angka Rp8 miliar tersebut masih bisa berubah tergantung fluktuasi harga saham.
    
Saham pemerintah provinsi adalah aset tanah seluas 4.655 meter persegi yang kemudian dikonversi menjadi nilai saham.
    
Meski demikian, ia mengatakan nilai Rp8 miliar itu tidak cukup untuk membangun hotel baru dengan kapasitas 100 kamar yang diperkirakan akan membutuhkan dana hingga Rp40 miliar.
    
"Memang tidak cukup untuk hotel, memang dia harus tambah, perhitungannya satu hotel dengan 100 kamar Rp35 miliar sampai Rp40 miliar. Inilah sisanya yang kita tunggu kalau dilepas bagaimana tambahannya. Jadi harus ada tertulis jaminannya dari manajemen Lippo Karawaci. Harus ada, kita tidak mau gegabah juga," katanya. (*/tribun-timur.com)