Perilaku Konsumtif PNS Perlu Diubah
Perilaku Konsumtif PNS Perlu Diubah
Editor:
Muh. Irham
lihat foto
Tribun/Edi
Sekitar pukul 15.00 wita, Senin (9/1/2012) atau sejam sebelum jam kantoran resmi selesai, sekitar 11 pegawai negeri sipil (PNS) berseragam lengkap, terlihat bersantai di pelataran lantai I Trans Studio Mall, Makassar.
PADANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Pamong senior Rusdi Lubis
berpendapat, perilaku dan gaya hidup konsumtif kalangan pegawai negeri
sipil (PNS) harus diubah agar tidak sering berutang di bank, koperasi,
dan lembaga keuangan lainnya.
"Kalau PNS tidak lagi menerima gaji karena habis untuk membayar utang, dikhawatirkan mereka dapat terpancing melakukan penyimpangan dan terjerumus ke dalam perilaku koruptif," ujar mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar itu di Padang, Jumat (20/1/2012).
Hal itu dikatakannya ketika dimintai pendapat sekaitan Surat Edaran Sekdaprov Sumbar yang menginstruksikan kepada PNS di daerah itu agar membatasi utang.
Menurut dia, aturan yang membatasi PNS dalam berutang sesungguhnya sudah ada sejak lama dan bertujuan agar gaji mereka setiap bulannya tidak habis hanya untuk membayar utang.
Rusdi menilai, jika meminjam uang ke bank untuk membeli rumah atau untuk biaya pendidikan anak masih dapat dimaklumi. Namun kenyataannya tidak sedikit yang meminjam untuk kebutuhan yang cenderung bersifat konsumtif.
"Utang yang terlalu banyak berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena tidak ada lagi gaji yang akan diterima setiap bulannya. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian tidak lagi masuk kantor karena harus mencari sumber pemasukan lain," ujarnya.
Meski ada yang tetap rutin masuk kantor, menurut dia, kerja mereka tidak lagi fokus dan tidak tertutup kemungkinan melakukan praktik penyimpangan.
Agar PNS tidak terjebak dalam lingkaran utang, ia berharap pimpinan instansi benar-benar melakukan pengawasan terhadap bawahan mereka. "Pimpinan jangan asal menyetujui jika ada stafnya yang akan meminjam uang di bank," katanya.
Pihak pemberi utang seperti bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya juga diharapkan tidak terlalu mudah memenuhi permohononan pinjaman dari PNS.
Menurut Rusdi, pemerintah perlu memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi merata hampir di setiap daerah tersebut.
"Namun yang utama dari PNS itu sendiri, bagaimana mengendalikan perilaku konsumtif tersebut," katanya.(*/tribun-timur.com)
"Kalau PNS tidak lagi menerima gaji karena habis untuk membayar utang, dikhawatirkan mereka dapat terpancing melakukan penyimpangan dan terjerumus ke dalam perilaku koruptif," ujar mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar itu di Padang, Jumat (20/1/2012).
Hal itu dikatakannya ketika dimintai pendapat sekaitan Surat Edaran Sekdaprov Sumbar yang menginstruksikan kepada PNS di daerah itu agar membatasi utang.
Menurut dia, aturan yang membatasi PNS dalam berutang sesungguhnya sudah ada sejak lama dan bertujuan agar gaji mereka setiap bulannya tidak habis hanya untuk membayar utang.
Rusdi menilai, jika meminjam uang ke bank untuk membeli rumah atau untuk biaya pendidikan anak masih dapat dimaklumi. Namun kenyataannya tidak sedikit yang meminjam untuk kebutuhan yang cenderung bersifat konsumtif.
"Utang yang terlalu banyak berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena tidak ada lagi gaji yang akan diterima setiap bulannya. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian tidak lagi masuk kantor karena harus mencari sumber pemasukan lain," ujarnya.
Meski ada yang tetap rutin masuk kantor, menurut dia, kerja mereka tidak lagi fokus dan tidak tertutup kemungkinan melakukan praktik penyimpangan.
Agar PNS tidak terjebak dalam lingkaran utang, ia berharap pimpinan instansi benar-benar melakukan pengawasan terhadap bawahan mereka. "Pimpinan jangan asal menyetujui jika ada stafnya yang akan meminjam uang di bank," katanya.
Pihak pemberi utang seperti bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya juga diharapkan tidak terlalu mudah memenuhi permohononan pinjaman dari PNS.
Menurut Rusdi, pemerintah perlu memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi merata hampir di setiap daerah tersebut.
"Namun yang utama dari PNS itu sendiri, bagaimana mengendalikan perilaku konsumtif tersebut," katanya.(*/tribun-timur.com)
