Alokasi APBD Harus Mendorong Program Responsif Gender

TRIBUN-TIMUR.COM - Untuk dapat melihat sampai sejauh mana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan responsif gender dan berpihak pada masyaraka miskin, diperlukan indikakator dan juga alat verifikasi yang dibangun secara bersama antar stakeholder (kelompok kepentingan). Indikator itu didapatkan dari eksekutif, legislatif dan Ornop (Organisasi Non Pemerintah).

Hal ini yang menjadi tujuan dari diadakannya Focus Group Discussion(FGD) Penyusunan Draf Evaluasi APBD yang responsif gender dan pro poor  oleh Institute Of Community Justice (ICJ) bekerjasama dengan The Asia Foundation. FGD ini berlangsung di Hotel Clarion, Kamis,  24 Juni 20011 dengan melibatkan beberapa satuan kerja perangkata daerah (SKPD) di jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam FGD ini beberapa indikator APBD yang responsif gender dan pro poor yang diungkapkan oleh peserta, seperti bagaimana program disusun berdasarkan data terpilah yang akurat dan kelompok sasaran dari program tepat sasaran.

Indikator lain yang menjadi kesepakatan peserta FGD adalah, seberapa besar alokasi anggaran yang ada untuk mendorong program-program yang responsif gender dan upaya pemenuhan hak-hak dasar warga terutama untuk kelompok miskin.

Yang tak kalah pentingnya dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD adanya ruang partisipasi, proses yang transparan serta bentuk pertanggungjawaban menjadi indikator awal dalam menilai.

Hasil FGD ini akan dibawa ke tingkat  workshop, untuk selanjutnya dibahas secara bersama antar stakeholder dan menjadi sebuah draf evaluasi. Proses FGD ini dipandu oleh Yudha Yunus, dengan mengajak peserta secara bersama memetakan problem yang ada dari sistem perencanaan dan penganggaran. Setelah itu bagaimana menetapkan indikator, yang kemudian secara bersama pula peserta dapat menemukan alat verifikasi apa yang akan digunakan. Serta bagaimana perencanaan dan penganggaran APBD yang ada telah konsisten dengan dokumen perencanaan dan regulasi yang ada.(*/tribun-timur.com)