Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PMII Desak Hapus Tunjangan Rumah Anggota DPRD Wajo 

PMII Wajo dalam aksi juga menuntut pemerintah serius menuntaskan persoalan tambang ilegal dan pelanggaran HAM.

Penulis: M. Jabal Qubais | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Jabal Qubais
DEMO PMII - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Wajo saat unjuk rasa di Gedung DPRD Wajo, Jl Rusa, Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Senin (15/9/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Wajo unjuk rasa di Gedung DPRD Wajo, Jl Rusa, Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Senin (15/9/2025).

Pantauan Tribun-Timur.com, ratusan massa terlebih dahulu berunjuk rasa di Tugu BNI Wajo, kemudian bertolak ke Gedung DPRD.

Di Gedung DPRD, mereka membentang spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

Secara bersamaan dan duduk bersila, juga massa melantunkan Surah Yasin sebagai bentuk protes.

Sambil bakar ban, mereka turut membawa keranda mayat serta dupa yang dibakar di depan Anggota DPRD yang hadir.

Silih berganti massa melakukan orasi. Mereka menuntut agar kasus HAM di Indonesia segera dituntaskan.

Adapula pembacaan naskah Pancagila, dilontarkan orator diikuti massa.

"Keuangan yang maha esa," soraknya.

"Korupsi yang adil dan merata," sambungnya.

Baca juga: Demo Mahasiswa UNM Desak Rektor Prof Karta Dipecat, Kendaraan Jl AP Pettarani Padat

Kurang lebih satu jam berorasi, massa aksi kemudian masuk ke dalam ruang rapat paripurna DPRD Wajo.

Di sana, mereka menyuarakan aspiasi satu sama lain dan diterima jajaran pimpinan serta anggota DPRD.

"Kami berkumpul di sini menjalankan aksi September Hitam soal pelanggaran Hak Asasi Manusia secara nasional," ujar Ketua PMII Cabang Wajo, Irfan saat ditemui Tribun-Timur.com di dalam Gedung DPRD

Tuntutan lain, massa menekankan agar tambang ilegal di Kabupaten Wajo juga diusut tuntas.

"Isu lokal yang kami tuntut yakni tambang ilegal yang marak di daerah kita, masih banyak tambang yang tidak memiliki izin bahkan diduga ada unsur kongkalikong baik antara oknum pejabat terkait maupun oknum lainnya," kata Irfan.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan adanya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang dinilai tidak efektif di tengah efisiensi anggaran.

"Masih banyak anggota dewan yang mendapat tunjangan perumahan tapi tidak sesuai dengan aturan yang ada," paparnya.

"Harusnya anggota dewan berdomisili di pusat kota, Kecamatan Tempe. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak berdomisili di sini (Kecamatan Tempe). Hanya akal-akalan saja dengan mengambil perumahan tapi rumahnya tidak ditempati. Maka dari itu kami menuntut agar tunjangan perumahan dihapuskan saja," sambung Irfan tegas.

Baca juga: Potret Anggota DPRD Sinjai Sibuk Main HP saat Terima Aspirasi PMII Soal Kenaikan PBB-P2

Selanjutnya, massa aksi juga menyayangkan sikap Wakil rakyat yang jarang mengikuti rapat anggota DPRD.

"Anggota dewan harus ikut rapat, jangan malas-malasan. Kalian adalah wakil rakyat kami, kalian harus menyuarakan apa suara hati masyarakat," tuturnya.

"Ada lagi isu lainnya, seperti parkiran liar yang sangat mengganggu ketertiban umum serta penertiban rumah bernyanyi yang melanggar aturan," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh pihak terkait tuntutan massa hari ini.

"Kami dengan tegas akan melakukan RDP bersama dinas terkait sembari mencari solusi apa yang menjadi masalah hingga hari ini," tegas Firmansyah.

"Minggu depan, tanggal 22 September jam 1 Siang, dijadwalkan," tandasnya.(*)

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved