Ketua DPD II Ingatkan Bahlil Jangan Picu Perpecahan Internal Golkar Sulsel

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di Sulsel mengingatkan Bahlil Lahadalia agar pelaksanaan Musda XI Golkar Sulsel berjalan kondusif.

Musda Golkar Sulsel diharapkan tidak lagi melahirkan konflik internal berkepanjangan.

Mereka menilai soliditas partai harus menjadi prioritas utama dalam menentukan kepemimpinan baru Golkar Sulsel.

Peringatan tersebut tidak lepas dari pengalaman Musda X Golkar Sulsel pada tahun 2020.

Kala itu, Musda sedianya akan digelar di Makassar pada Agustus 2020.

Namun agenda tersebut akhirnya dipindahkan ke Kantor DPP Golkar di Jakarta.

Pemindahan dilakukan karena panitia steering committee tidak memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Selain faktor itu, kondisi internal Golkar Sulsel saat itu juga tengah diwarnai persaingan ketat antarkandidat.

Situasi tersebut memicu dinamika politik yang cukup besar di tubuh partai berlambang pohon beringin.

Karena itu, DPP Golkar diharapkan lebih cermat mengambil keputusan pada Musda XI mendatang.

Hal tersebut diingatkan Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin.

Ia meminta DPP Golkar mendengarkan aspirasi kader akar rumput sebelum menentukan figur Ketua Golkar Sulsel.

Menurutnya, komunikasi dan musyawarah harus menjadi prioritas agar Musda berjalan kondusif.

Terlebih melahirkan pemimpin yang mampu membesarkan partai beringin di Sulsel.

“Sekarang ini eranya kita harus selalu duduk manis semua, untuk dikomunikasikan dan dimusyawarahkan supaya bisa tercipta pemimpin yang baik dan bisa mengedepankan kepentingan partai,” ujar Nirwan, merespons dinamika jelang Musda Golkar Sulsel, Selasa (12/5/2026).

Nirwan menilai pengalaman kekalahan Golkar di Sulsel pada Pemilu Legislatif 2024 harus menjadi bahan evaluasi bersama. 

Ia mengingatkan keputusan yang tidak tepat dapat berdampak besar terhadap soliditas partai.

Menurutnya, Musda sebelumnya harus menjadi pembelajaran agar konflik internal tidak kembali terulang di tubuh Golkar Sulsel.

“Itu harapan kami sebagai kader. Karena kalah-ki ini Golkar di tingkat provinsi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh kader Golkar di Sulsel untuk mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan kelompok tertentu.

“Olehnya itu, kalau mau baik, kita dahulukan semuanya kepentingan partai,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nirwan Arifuddin turut menyebut nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menilai Munafri alias Appi menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan memimpin Golkar Sulsel.

“Kita mau Golkar besar, kebetulan ada wali kota Makassar ini. Jadi itu salah satu pertimbangan. Tapi kita ini menunggu arahan dan petunjuk DPP,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja, Victor Datuan Batara. 

Ia meminta DPP Golkar tidak kembali mengulangi kesalahan politik yang pernah terjadi pada Musda 2020.

Victor mengingatkan risiko perpecahan internal sangat besar jika keputusan yang diambil tidak mampu mengakomodasi aspirasi kader di daerah.

“Jangan sampai kekeliruan di masa lalu terulang kembali karena risikonya sangat besar untuk mengembalikan Sulsel sebagai lumbung Golkar,” tegas Victor.

Ia optimis Bahlil akan mendengar masukan para Ketua DPD II yang dinilai lebih memahami kondisi politik di daerah masing-masing.

Mantan Wakil Bupati Tana Toraja itu juga berharap Musda Golkar Sulsel segera dilaksanakan agar ketua terpilih memiliki waktu yang cukup melakukan konsolidasi menghadapi agenda politik mendatang.

“Harapannya agar Musda secepatnya dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada ketua terpilih mempercepat konsolidasi,” tandasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin M Said tak menampik bahwa hingga saat ini jadwal Musda Golkar Sulsel belum ditetapkan.

Politisi kelahiran Soppeng itu mengungkap alasan DPP Partai Golkar menjadikan Sulsel sebagai provinsi terakhir pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) tingkat provinsi.

Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi agar dinamika internal yang pernah terjadi pada Musda X Golkar Sulsel tahun 2020 tidak kembali terulang.

Muhidin menegaskan pengalaman Musda sebelumnya menjadi catatan penting bagi DPP Partai Golkar dalam menentukan arah pelaksanaan Musda XI Golkar Sulsel.

Muhidin menilai salah satu catatan penting dari Musda X Golkar Sulsel adalah munculnya polarisasi internal yang cukup keras. Bahkan dalam perkembangannya, dinamika tersebut ikut memengaruhi komunikasi politik di internal partai.

“Sulsel ini beberapa tahun lalu saya juga ketua musdanya. Sampai dibawa ke Jakarta. Kita tidak mau lagi seperti itu,” ujar Muhidin M Said merespons dinamika Musda Golkar Sulsel 2026, Rabu (6/5/2026).

Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI itu, pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan DPP Golkar menempatkan Sulsel sebagai penutup Musda tingkat provinsi secara nasional.

Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang tidak menginginkan Musda kembali diwarnai konflik internal.

“Kita mau Musda itu di Sulsel karena sesuai aturan dilaksanakan di ibu kota provinsi. Jangan lagi seperti yang lalu kita bawa ke Jakarta. Semua mau ke Jakarta,” lanjutnya.

Muhidin menegaskan pelaksanaan Musda di daerah harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi partai, bukan justru melahirkan perpecahan baru di internal Golkar Sulsel.

Menurutnya, seluruh kader harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama sebelum masuk ke forum pemilihan ketua.

“Kalau kita mau agar Sulsel itu kondusif, itu keinginan kami untuk mengembalikan kejayaan partai. Dan untuk mengimbangi semua partai yang ada bahwa Golkar juga harus bersatu,” tegasnya.

Ia menambahkan siapa pun figur yang nantinya terpilih dalam Musda harus mendapat dukungan bersama demi kepentingan partai, bukan kelompok tertentu.

Dengan begitu, Muhidin berharap Golkar Sulsel kembali berjaya dan mampu memperkuat posisi politiknya di Sulawesi Selatan.