Pemprov Sulsel Usul Aksara Lontara Jadi Pembelajaran Khusus di Sekolah Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pendidikan di tingkat sekolah harus lekat dengan budaya lokal.

Hal ini jadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman.

Pelestarian budaya lokal hendaknya dimulai dari bangku sekolah.

Jufri Rahman pun mendorong adanya pembelajaran tentang muatan lokal di Sekolah Rakyat.

Pembelajaran harus ditekankan pada aksara lontara Bugis-Makassar.

Baginya, bahasa Bugis-Makassar dapat dipelajari melalui interaksi setiap hari di masyarakat.

Namun pemahaman terkait aksara lontara harus melalui pembelajaran khusus.

"Aksara itu harus diajarkan, karena tidak bisa ditularkan melalui pergaulan. Tidak semua orang yang ditularkan melalui pergaulan itu paham bahasa lontara, tulisannya," ujar Jufri Rahman saat ditemui di Hotel Gammara, Makassar pada Selasa (11/11/2025).

Jufri Rahman menyebut peradaban maju sebuah bangsa ditopang dari kemampuan pemahaman aksara lokal.

Baca juga: KemenPU Gelontorkan Rp 2 T Bangun 9 Sekolah Rakyat di Sulsel, Makassar dan Soppeng Dapat Jatah

Ia mencotohkan negara-negara China hingga Jepang tetap eksis dengan kemampuan menjaga aksara lokal.

"Suatu bangsa atau suku bangsa memiliki aksara itu, itu berarti peradabannya sudah tinggi.Makasar-Bugis, ada tersendiri (aksaranya). Dan Jawa, ada aksara tersendiri," kata Jufri Rahman.

Dalam proses pendidikan, Jufri menilai pemerintah sedang membangun masa depan.

Sehingga tujuannya bukan hanya mencerdaskan peserta didik secara intelektual.

Namun ikut mengarahkan generasi muda menjaga nilai-nilai budaya.

"Ini kita sedang merangkai masa depan bangsa, peradaban di masa depan bangsa ini, melalui anak peserta didik kita.
Karena itu bukan sekadar mencerdaskannya semata, tapi sebenarnya menanamkan nilai luhur budaya yang ada di situ," kata Jufri Rahman.

Sekolah Rakyat pun didorong menjadi pelopor pembelajaran aksara lontara.

Baca juga: Mimpi Besar Siswa Sekolah Rakyat Makassar, Menimba Ilmu hingga ke Tiongkok

Sejak di luncurkan pada Juli 2025, ada 16 sekolah rakyat di Sulsel berstatus rintisan.

Artinya sekolah masih menempati aset milik pemerintah daerah.

Kini, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sudah memulai perencanaan pembangunan gedung baru bagi sekolah rakyat.

KemenPU memetakan ada 9 titik pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Sulsel.

Paket satu, titik pembangunan di Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja dan Barru.

Kemudian paket dua, titiknya di Makassar, Takalar, Sinjai dan Bone.

Anggaran paket satu sebesar Rp 1,2 Triliun, sementara paket dua sebesar Rp 972 miliar.

"Pembangunan sekolah rakyat ini kan direncanakan kita kontrak tahun ini, tapi dengan skema multi years contract, dari 2025 dan 2026. Ini lama kontraknya direncanakan 7 bulan pelaksanaan," jelas Iwan, Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis KemenPU saat ditemui di Hotel Gammara, Makassar pada Selasa (11/11/2025).

Kontrak proyek ini sudah dimulai pada November 2025.

Proses konstruksi dijadwalkan berlangsung Desember 2025 dan berakhri di Juni 2025.

Presiden Prabowo Subianto disebutnya meminta operasional gedung sekolah rakyat dimulai Juni 2026.

Setiap sekolah dianggarkan sekitar Rp 220 miliar hingga Rp 250 miliar.(*)