Menang Aklamasi, Prof Aslinda Pimpin IAPA Sulselbar hingga 2028

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Sulawesi Selatan–Barat (Sulselbar) menetapkan Prof Andi Aslinda sebagai Ketua DPD IAPA Sulselbar periode 2025–2028.

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) itu terpilih secara aklamasi dalam forum yang dihadiri oleh 125 peserta dari 27 perguruan tinggi se-Sulselbar.

Musda tersebut berlangsung di Ballroom Phinisi UNM lantai 2, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (23/8/2025).

Kegiatan itu juga dipaketkan dengan dua agenda tambahan, yaitu sosialisasi lembaga akreditasi mandiri untuk rumpun ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi, serta penulisan buku chapter guna mendukung kurikulum wajib Program Studi Ilmu Administrasi di Indonesia.

Ketua Panitia Musda IAPA Sulselbar, Erwin Musdah, mengatakan Musda kali ini memiliki dua agenda utama, yakni mendengarkan laporan pertanggungjawaban ketua demisioner serta memilih ketua baru. 

Dari rangkaian kegiatan tersebut, hasil penting yang dicapai adalah terpilihnya Prof Linda sebagai Ketua DPD IAPA Sulselbar yang baru. 

"Harapannya, kepengurusan kali ini dapat berjalan lebih baik dengan dukungan yang lebih luas, sebagaimana terlihat dari antusiasme peserta yang hadir hingga akhir acara,” katanya.

Sementara itu, Ketua terpilih DPD IAPA Sulselbar, Prof Andi Aslinda, mengungkap rasa syukurnya atas amanah yang diberikan. 

Menurutnya, dukungan penuh dari berbagai perguruan tinggi menjadi modal penting untuk memperkuat peran IAPA ke depan.

"Insyaallah, dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi di Sulselbar, kita akan menjalankan IAPA sesuai dengan arahan dan aturan dari pusat,” kata WR 1 UNM itu.

Selain pemilihan, kata Prof Aslinda, Musda juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. 

Pertama, mengajukan Sulselbar sebagai tuan rumah Kongres Nasional/Munas IAPA tahun 2026. 

Kedua, memperluas keterlibatan daerah dalam menjalin kolaborasi internasional. 

Terakhir, kata dia, menyusun model mata kuliah wajib IAPA sesuai standar nasional, sebagai penguatan kompetensi program studi, khususnya di bidang administrasi publik.

"Keberadaan mata kuliah wajib IAPA ini sangat penting, karena menjadi salah satu indikator kompetensi dari sebuah program studi, khususnya di bidang administrasi publik" jelasnya.