Polisi Geledah Kantor Wali Kota Parepare, Legislator Mulai Cicil Pengembalian Kerugian Negara

PAREPARE, TRIBUN - Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare memasuki babak baru.

Polisi menggeledah Kantor Wali Kota Parepare untuk mencari dokumen penting, Selasa (19/5) lalu.

Di saat bersamaan, Polres Parepare memastikan segera mengumumkan tersangka.

Sejumlah legislator pun mulai mencicil pengembalian kerugian negara berdasarkan temuan BPK.

“Hitungan dari BPKP sementara jalan. Kami mencari dokumen terkait, sesuai dengan dokumen yang diminta oleh BPKP,” kata Kanit Tipidkor Polres Parepare, Iptu Syamzah, Kamis (21/5/2026).

Dari hasil penggeledahan ruangan bagian hukum Pemkot Parepare, penyidik sita sejumlah dokumen berkaitan dugaan korupsi tunjangan rumah anggota DPRD Parepare periode 2021 hingga 2025.

Penggeledahan berlangsung hingga malam hari.

Penyidik fokus menyisir ruangan bagian hukum karena terdapat perubahan mekanisme pengajuan dokumen tunjangan perumahan DPRD dibanding periode sebelumnya.

Menurut Syamzah, pada periode sebelumnya pengajuan administrasi dilakukan melalui bagian keuangan pemerintah daerah.

Sementara saat ini proses appraisal dilakukan langsung oleh DPRD.

“Tunjangan perumahan DPRD. Surat yang diajukan itu kalau sekarang untuk appraisal dilakukan di DPRD. Kalau zaman wali kota dulu yang mengajukan dari bagian keuangan,” ujarnya.

Meski enggan merinci dokumen diamankan, polisi memastikan ada barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut.

“Kalau barang bukti yang disita, tetap ada,” tegasnya.

Di tengah proses penyidikan, sejumlah anggota DPRD Parepare mulai mengembalikan dana tunjangan yang dianggap sebagai kelebihan pembayaran.

Pengembalian dilakukan dengan pola berbeda-beda.