Menagih Tanggung Jawab Pidana di Balik Program MBG

Artinya, presiden punya tanggung jawab untuk memastikan semua program berjalan dengan benar.

Kalau ada program besar yang dirancang tanpa sistem pengawasan yang memadai, presiden tidak bisa lepas tangan begitu saja.

Dalam hukum pidana, ada istilah "pembiaran yang disengaja" atau wilful blindness. 

Maksudnya, ketika seseorang tahu ada risiko pelanggaran tapi memilih untuk tidak peduli, ia tetap bisa dianggap bersalah.

Presiden dan jajarannya tahu risiko MBG. Tapi mereka memilih untuk terus maju tanpa membenahi sistemnya. Ini bisa disebut sebagai bentuk kelalaian struktural.

Selama ini, kalau program pemerintah bermasalah, paling-paling presiden atau menteri disebut "bertanggung jawab secara politik."

Artinya, paling banter mereka dapat kritik, tapi tidak ada konsekuensi hukum.

Cara pikir ini harus diubah. Kalau sebuah program dirancang dengan mengabaikan peringatan publik, lalu merugikan negara, itu bukan cuma soal politik. Itu soal hukum. BGN sebagai korporasi publik bisa diseret ke pengadilan.

 Dan presiden, sebagai pemimpin tertinggi yang membiarkan kelalaian itu terjadi, juga tidak bisa selamanya berlindung di balik jabatannya.

Memang, memproses presiden secara pidana tidak mudah. Ada mekanisme impeachment di DPR untuk pelanggaran berat.

Tapi setidaknya, pertanggungjawaban pidana korporasi membuka jalan untuk menyasar institusinya dulu. Dari situ, rantai komando bisa ditelusuri.

Kalau jual beli titik SPPG, berarti ada suap.

Dalam suap, bisa terjadi hanya ada pemberi dan tidak ada penerima. Tapi kalau ada penerima, pasti ada pembeli.

Lalu jual beli titik SPPG ini ada tiga penerimanya? Pemberinya siapa? Kita tunggu saja, semoga Kejaksaan RI dapat membongkar semuanya.

Kita sering melihat kasus korupsi di program pemerintah hanya menyasar pejabat lapangan. Pejabat tinggi dan pengambil kebijakan sering kali aman. Ini tidak adil.