Kepala Sekolah dalam Bayang Tekanan

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia pendidikan Sulawesi Selatan sedang menyuguhkan sesuatu yang terasa ganjil.

Bahkan menyedihkan.

Di saat negara selalu berkata pendidikan adalah jalan masa depan, justru ratusan kepala sekolah dikabarkan memilih mundur.

Padahal mereka mestinya berdiri paling depan menjaga mutu pendidikan.

Lebih miris lagi, mulai beredar pengakuan bahwa sebagian pengunduran diri itu bukan sepenuhnya pilihan pribadi, melainkan karena “disuruh pimpinan”.

Jika benar demikian, ini bukan lagi soal mutasi jabatan.

Ini soal kesehatan tata kelola pendidikan. Ini soal meritokrasi.

Ini soal keberanian negara menjaga dunia pendidikan dari tekanan yang tidak perlu.

Publik Sulsel tentu masih ingat, Pemerintah Provinsi Sulsel sejatinya sedang menjalankan proses seleksi kepala sekolah SMA sederajat secara besar-besaran.

Prosesnya terlihat modern. Berlapis. Akademik.

Seolah ingin mengirim pesan bahwa Sulsel sedang membangun sistem berbasis merit.

Tetapi tiba-tiba muncul kabar yang mengusik akal sehat: calon atau kepala sekolah memilih mengundurkan diri.

Lalu muncul lagi narasi yang lebih membuat dada sesak: ada yang mengaku mundur karena tekanan.

Tentu semua ini harus diverifikasi dengan hati-hati.

Tajuk ini tidak sedang menghakimi siapa pun.

Tidak sedang membenarkan kabar viral begitu saja.

Tetapi satu hal jelas: ketika isu seperti ini muncul dan menyebar luas, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan “itu hal biasa”.

Karena tidak ada yang biasa dari pengunduran diri massal dalam dunia pendidikan.

Sekolah bukan kantor biasa.

Kepala sekolah bukan jabatan administratif biasa.

Ia adalah pemimpin pendidikan.

Pengatur arah sekolah.

Penjaga moral siswa.

Penentu kultur belajar.

Orang yang setiap hari berdiri di antara guru, murid, orang tua, dan masa depan daerah.

Maka ketika banyak orang mulai enggan menjadi kepala sekolah.

Atau bahkan memilih menyerah—ada sesuatu yang mesti diperiksa secara jujur.

Apa jabatan ini sudah terlalu berat?

Apa tekanan birokrasi terlalu tinggi?

Apa proses pergantian membuat orang kehilangan rasa aman?

Atau jangan-jangan, pendidikan sedang terlalu dekat dengan bayang-bayang kekuasaan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab.

Karena pendidikan membutuhkan stabilitas.

Guru membutuhkan kepastian.

Sekolah membutuhkan kepemimpinan yang lahir dari kapasitas, bukan kecemasan.

Pemerintah tentu patut diapresiasi karena mencoba membangun sistem seleksi berbasis tes, integritas, dan ukuran kinerja.

Gubernur bahkan telah menyebut tiga indikator: hasil akademik siswa, keberhasilan masuk perguruan tinggi, serta integritas calon.

Tetapi meritokrasi punya syarat penting: ia harus terasa adil.

Tidak cukup hanya tampak transparan di atas kertas.

Tidak cukup hanya memakai aplikasi digital dan sistem modern. Wassalam.(*)