Ketika Bahasa Penguasa Kehilangan Empati

Oleh: Kasri Riswadi
Peneliti Bahasa

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang profesor berusia sekitar enam puluh tahun memasuki sebuah bank di Makassar dengan wajah ceria.

Suasana itu berubah ketika seorang petugas keamanan menyapanya, “Bapak mau menarik uang pensiun?” Tidak ada kata-kata kasar dalam pertanyaan itu. Tidak ada pula niat buruk.

Namun sang profesor tampak tersinggung.

Masalahnya bukan terletak pada benar atau salahnya kata yang digunakan, melainkan pada makna yang diterima.

Bagi seorang akademisi yang masih aktif berkarya, kata “pensiun” dapat dimaknai sebagai penanda berakhirnya produktivitas dan peran sosial.

Dalam komunikasi, niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.

Fenomena serupa juga kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang suami menyerahkan seluruh gajinya kepada sang istri, tetapi disertai omelan dan keluhan panjang.

Secara materi, sang istri menerima sesuatu yang berharga.

Namun secara emosional, ia justru menanggung ketidaknyamanan.

Tindakan baik kehilangan maknanya karena dibungkus oleh komunikasi yang buruk.

Dua ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan diterima.

Pilihan kata, sensitivitas terhadap konteks, dan kemampuan memahami posisi lawan bicara sering kali menentukan keberhasilan sebuah komunikasi.

Ketika Bahasa Menjadi Kontroversi

Pelajaran sederhana ini justru kerap absen dalam komunikasi para elite pemerintahan.

Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik berkali-kali diwarnai pernyataan pejabat yang memicu kontroversi.

Mulai dari analogi yang dianggap menyederhanakan persoalan energi, usulan kebijakan yang dinilai kurang sensitif terhadap persoalan gender, hingga komentar yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto juga beberapa kali memantik perdebatan melalui pernyataan yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks.

Tentu setiap pernyataan memiliki konteks.

Namun dalam komunikasi publik, yang dinilai bukan hanya maksud pembicara, melainkan juga makna yang diterima pendengar.

Karena itu, menyebut berbagai kontroversi tersebut sekadar sebagai “salah ngomong” terasa terlalu sederhana.

Yang lebih menarik adalah menelaah mengapa pola yang sama terus berulang.

Dalam ilmu bahasa, terdapat pandangan bahwa bahasa tidak pernah lahir dari ruang kosong.

Hipotesis Relativitas Linguistik yang dipopulerkan Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf menjelaskan bahwa cara manusia memahami realitas memengaruhi bahasa yang digunakannya.

Bahasa bukan sekadar alat menyampaikan pikiran, melainkan juga cerminan cara berpikir.

Ketika seorang pejabat berulang kali melontarkan pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap pengalaman masyarakat, publik wajar bertanya: apakah persoalannya hanya pada pilihan kata, atau ada jarak yang semakin lebar antara pengalaman hidup penguasa dan realitas yang dihadapi warga sehari-hari?

Fenomena ini bukan monopoli satu pemerintahan.

Dalam berbagai rezim, kontroversi serupa terus berulang.

Pola tersebut menunjukkan kemungkinan adanya jarak sosial antara elite dan warga, sehingga bahasa yang digunakan penguasa lebih mencerminkan perspektif lingkar kekuasaan daripada pengalaman masyarakat luas.

Tiga Sumber Masalah

Dari perspektif pragmatik dan sosiolinguistik, setidaknya terdapat tiga persoalan yang sering muncul dalam komunikasi elite.

Pertama, kegagalan membaca konteks.

Dell Hymes menjelaskan bahwa sebuah tuturan selalu dipengaruhi oleh situasi, waktu, tempat, dan karakter pendengarnya.

Kalimat yang terdengar wajar dalam satu konteks dapat menjadi problematis dalam konteks lain.

Analogi sederhana yang mungkin masuk akal dalam percakapan sehari-hari dapat dianggap meremehkan persoalan ketika digunakan untuk menjelaskan masalah publik yang kompleks.

Kedua, lemahnya kepatuhan terhadap prinsip komunikasi yang rasional.

Paul Grice menekankan pentingnya kualitas, relevansi, kejelasan, dan proporsionalitas dalam komunikasi.

Dalam kebijakan publik, masyarakat berharap setiap pernyataan pejabat ditopang data, kajian, dan argumentasi yang memadai.

Ketika sebuah gagasan terdengar spontan atau tidak memiliki dasar yang jelas, publik akan mempertanyakan kualitas pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya.

Ketiga, ketidakpekaan terhadap relasi kuasa.

Menurut J.L. Austin dan John Searle, berbicara bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan.

Ucapan seorang pejabat membawa otoritas yang melekat pada jabatannya.

Karena itu, pernyataan yang terdengar defensif atau meremehkan kritik mudah dipersepsikan sebagai bentuk arogansi, meskipun mungkin tidak dimaksudkan demikian.

Krisis yang Sesungguhnya

Masalah terbesar dari berbagai kontroversi komunikasi elite bukanlah viralnya satu atau dua pernyataan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah akumulasi dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Setiap kali muncul kritik, respons yang sering terdengar adalah bahwa pernyataan tersebut dipotong dari konteks atau disalahartikan.

Penjelasan itu mungkin benar dalam beberapa kasus.

Namun jika kontroversi yang sama terus berulang, publik berhak mempertanyakan apakah persoalannya benar-benar terletak pada pendengar atau justru pada pola komunikasi yang belum berubah.

Pada akhirnya, pejabat publik tidak cukup hanya menguasai substansi kebijakan.

Mereka juga harus memahami bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan.

Sebab dalam demokrasi modern, kualitas komunikasi bukan pelengkap kepemimpinan, melainkan bagian dari kepemimpinan itu sendiri.

Setiap kata yang keluar dari mulut penguasa bukan sekadar rangkaian bunyi.

Ia adalah tindakan politik yang akan dinilai, ditafsirkan, dan diuji oleh publik.

Karena itu, komunikasi publik pada dasarnya bukan hanya soal kemampuan berbicara, melainkan juga kemampuan memahami, menghormati, dan merasakan pengalaman masyarakat yang dipimpin.(*)