Prabowo, JK, dan Kekuatan Dialog

Oleh: Kamrussamad
Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam)

TRIBUN-TIMUR.COM- Dialog antara para negarawan dengan kelompok masyarakat sipil (civil society) adalah tradisi positif dalam praktik bernegara.  

Rakyat mendapatkan suguhan dialog dari pemerintah dan civil society. 

Dialog adalah fondasi penting dalam kepemimpinan inklusif, dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.

Ada dua tokoh nasional yang tercatat rajin menggelar dialog dengan kelompok masyarakat sipil, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK.

Keduanya juga lebih sering menjadikan rumah pribadi sebagai tempat dialog, sehingga menambah keintiman dialogis tanpa sekat protokoler. 

Selain itu, Presiden Prabowo juga beberapa kali menggelar dialog di Istana Negara, yang memunculkan makna simbolis bahwasannya pintu kekuasaan sangat terbuka bagi rakyat. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di pusat legitimasi kekuasaan. 

Dialog antara Presiden Prabowo Subianto dan JK dengan kelompok civil society memiliki beberapa titik temu yang menarik, terutama dalam mencari solusi kebangsaan. Keduanya memandang bahwa kelompok civil society merupakan mitra strategis untuk menjaga harmoni nasional.

Baca juga: Terungkap Penyebab Jusuf Kalla Batal Hadiri PSBM XXVI di Makassar

Dalam beberapa dialog yang sudah terlaksana, Presiden Prabowo bersedia mendengar segala macam kritik dan masukan, yang kemudian menjawabnya dengan memaparkan kemajuan program-program pemerintahan, serta solusi dalam mengatasi dinamika yang terjadi. 

Sementara itu, JK sebagai sosok negarawan yang senior bersedia mendengarkan suara-suara kritis yang berkembang di masyarakat, serta berbagi pengalaman dalam mengatasi permasalahan kebangsaan. Langkah JK bisa dipandang sebagai penguatan checks and balances dalam kehidupan kebangsaan. 

Dialog antara negarawan dengan kelompok civil society dapat menjadi jembatan yang menguntungkan rakyat. Selain tidak ada lagi sekat-sekat yang menghambat aspirasi rakyat, dialog juga menegaskan bahwasannya pembangunan bangsa tidak hanya menjadi dominasi para elit, namun juga bersifat inklusif.

Dialog Saling Melengkapi

Terdapat korelasi yang kuat antara dialog Presiden Prabowo dan JK dengan civil society. Meskipun berbeda perspektif, keduanya bagaikan satu rangkaian pertanyaan dan jawaban yang saling melengkapi. Hal itu antara lain terlihat dalam beberapa dialog yang terjadi. 

Pertama, terkait wacana bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP), yang mengemuka dalam dialog antara JK dengan sejumlah mantan duta besar yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di rumah JK, Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/3/2026). 

Mengenai hal tersebut, sejatinya Presiden Prabowo sudah menjelaskan kepada para ulama, pimpinan ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren pada Kamis (5/3/2026) di Istana Merdeka, Jakarta. Bahwasannya bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan strategi untuk menciptakan perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina dari dalam forum BoP (strategy from within).

Isu BoP kembali dipertegas dalam dialog Presiden Prabowo dengan para jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026). Bahwasannya pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia hanya siap akan berkontribusi dalam pengiriman 8.000 pasukan perdamaian.