Daftar 59 Jenderal Terancam Pensiun, MK Kini Larang Polisi Aktif Masuk Sipil

Ringkasan Berita:

• Ada 59 jenderal polisi aktif bertugas di kementerian dan lembaga negara
• MK kini larang polisi aktif masuk jabatan sipil
• Polisi wajib pensiun jika masuk pemerintahan

TRIBUN-TIMUR.COM -- Sebanyak 59 jenderal polisi aktif bertugas di kementerian. Nasib sebagian di antaranya kini terancam kena mutasi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi aktif kini tidak dibolehlan lagi bertugas di jabatan sipil.

Jika menjabat di pemerintahan, maka polisi aktif diharuskan mengundurkan diri dari Polri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Selama ini ada sejumlah jenderal bintang satu, bintang dua, hingga bintang tiga masuk pemerintahan.

Mereka menjabat sebagai sekretaris jenderal kementerian, inspektur jenderal, hingga staf ahli.

Kini MK menegaskan bahwa Kapolri tidak lagi bisa menugaskan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian, kecuali mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun.

Putusan ini diambil dalam sidang perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian.

Permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Frasa itu dinilai membuka peluang bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa batas yang jelas.

“Perumusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri yang ingin mengisi jabatan di luar kepolisian maupun bagi ASN yang berkarier di institusi sipil,” ujar Ridwan.

Putusan ini sekaligus menutup praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil strategis seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, hingga Kepala BNPT tanpa status pensiun atau pengunduran diri.

Menurut para pemohon, praktik tersebut selama ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara dan merugikan hak konstitusional warga sipil untuk mendapat kesempatan yang sama dalam jabatan publik.

Dengan putusan ini, Kapolri tak lagi memiliki kewenangan menugaskan anggota aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di jajaran kepolisian pada 12 Maret 2025.

Dari 1.225 personel yang dimutasi, 25 perwira ditempatkan di kementerian dan lembaga sipil.

Sebagian penempatan itu dinilai melanggar ketentuan.

Daftar 59 jenderal di Kementerian dan lembaga negara:

1.  ⭐⭐⭐
Irjen Pol Yudhiawan Calon Irjen Kemenkes 

2.  ⭐⭐
Irjen Pol Argo Yuwono Calon Irjen Kementrian UMKM 

3.  ⭐
Brigjen Pol Hermanta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan.

4.  ⭐⭐
Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya 
Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5.  ⭐
Brigjen Pol Anom Wibowo Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum

6.  ⭐⭐
Irjen Pol Andry Wibowo 
Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik Kemenko Polkam

7.  ⭐⭐
Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

8.  ⭐⭐
Irjen Pol Lotharia Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

9.  ⭐⭐⭐
Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

10.  ⭐⭐⭐
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

11.  ⭐⭐
Irjen Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH. M.Hum.
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12.  ⭐⭐
Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

13.⭐⭐⭐
Komjen Pol Setyo Budiyanto
Ketua KPK

14.  ⭐⭐⭐
Komjen Pol Nico Afinta
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.

15.  ⭐⭐
Irjen Pol Makhruzi Rahman, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) 

16.  ⭐
Brigadir Jenderal (Pol) Hermawan di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

17.  ⭐
Brigadir Jendera (Pol) Arif Fajarudin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

18.  ⭐
Brigjen (Pol) Achmadi di Kementerian Ekonomi Kreatif.

19.  ⭐
Kombes Pol Sunarto di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

20. Brigjen Hery Wiyanto ⭐

Inspektur Wilayah pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

21. ⭐⭐⭐
Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, 
penugasan di Dewan Perwakilan Daerah RI.

22.⭐⭐
Inspektur Jenderal  Djoko Poerwanto,  
penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.

23.⭐⭐ 
Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi,  
penugasan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara.

24. ⭐⭐ 
Inspektur Jenderal Yassin Kosasih,  
penugasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

25. ⭐
Brigadir Jenderal Ruslan Aspa, penugasan di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/BP BATAM)

26. ⭐
Brigadir Jenderal Edi Mardianto, 
penugasan di Kementerian Dalam Negeri.

27. ⭐ 
Brigadir Jenderal Rahmadi, penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.

28. ⭐ 
Brigadir Jenderal Arman Achdiat,  
penugasan di Badan Intelijen Negara. 

29.  ⭐
Brigjen Yulmar Try Himawan,  
penugasan di Bank Tanah.

30.  ⭐
Brigadir Jenderal Raden
Slamet Santoso,  
penugasan di Kementerian Olahraga.

31.  ⭐
Brigjen Jamaludin, penugasan di Badan Penyelenggara Haji.

32.  ⭐
Brigadir Jenderal Moh.
Irhamni, 
penugasan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

33.  ⭐
Brigadir Jenderal Sony Sonjaya, 
penugasan di Badan Gizi Nasional.

34.  ⭐
Brigadir Jenderal Dover Christian, 
penugasan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

35.  ⭐
Brigadir Jenderal Yuldi Yusman, 
penugasan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

36.  ⭐
Brigadir Jenderal Arie Ardian
Rishadi,
penugasan di Kementerian Hukum,  penugasan di Kementerian Hukum.

37.  ⭐⭐⭐
Komisaris Jenderal Yan Sultra Indrajaya, 
bertugas Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

38.  ⭐⭐
Inspektur Jenderal Mashudi, 
bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

39.  ⭐⭐
Inspektur Jenderal Ratna Pristiana Mulya, 
bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

40.  ⭐⭐
Inspektur Jenderal Alexander Sabar, 
bertugas di Kementerian Komunikasi dan Digital

41.  ⭐⭐
Inspektur Jenderal R. Ahmad Nurwakhid, 
bertugas di Kemenko PMK

42.  ⭐
Brigadir Jenderal Raja Sinambela, 
bertugas di BP2MI

43.  ⭐
Brigadir Jenderal Frans Tjahyono, 
bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup

44.  ⭐
Brigadir Jenderal Achmadi, bertugas di Kementerian Ekonomi Kreatif

45.  ⭐⭐⭐
Komjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si
Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI 

46.  ⭐⭐⭐
Irjen Pol M. Iqbal mendapatkan penugasan baru di Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI).

47.  ⭐⭐
Irjen Pol Dr Aziz Andriansyah, SH. S.Ik. M.Hum
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

48.  ⭐
Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan; Penugasan pada Kementan.
    
49.  ⭐
Brigjen Pol Budi Satria Wiguna; Penugasan Kementerian PKP
    
50.  ⭐
Brigjen Pol Sunarto; 
Penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    
51.  ⭐
Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar; 
penugasan pada Kemendagri
    
52.  ⭐
Brigjen Pol Fery Wiyanto; penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    
53.  ⭐
Brigjen Pol Fery Wiyanto; penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
   
54. ⭐
Brigjen Pol Diki Budiman; penugasan pada Kemenperin
    
55.  ⭐
Brigjen Pol Leonardus Simarmata; 
penugasan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

56.  ⭐
Brigjen Pol Julisa Kusumowardono;  
penugasan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

57.  ⭐
Brigadir Jenderal  Polisi, Capt. Hermanta 
sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan RB Perhubungan, Kemenhub

58.  ⭐⭐
Irjen. Pol. Risyapudin Nursin.
Sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub

59.  ⭐⭐⭐
Komisaris Jenderal I Ketut Suardana
Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia